Network
PR CIREBON - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Berbeda dengan Pilkada pada tahun sebelumnya, kali ini pemilihan akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Atas dasar itu, sebagian masyarakat maupun tokoh politik meminta agar Pilkada 2020 tersebut ditunda untuk sementara hingga pandemi Covid-19 di Indonesia dapat terkendali.
Sebab jika tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan muncul klaster penularan Covid-19 pada Pilkada tersebut. Mengingat masyarakat yang akan berpartisipasi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut tidaklah sedikit.
Baca Juga: Tolak Pasrah Kurang Tenaga Medis, Bima Arya Bentuk Relawan Temanco dari Penyintas Covid-19
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah selaku pihak penyelenggara tetap akan melaksanakan Pilkada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Hal itu pun diperkuat dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi melalui juru bicaranya beberapa hari yang lalu, dengan menegaskan bahwa Pilkada 2020 tetap diselenggarakan. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap tahapannya.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Ahmad Mustofa Bisri atau biasa disapa Gus Mus, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menilai, pemerintah nampaknya masih yakin dengan kemampuannya untuk menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).
Baca Juga: Apresiasi Pemerintah Cairkan Insentif Tenaga Medis, Bamsoet: Wajib Dihargai, Mereka Selamatkan Nyawa
Menurutnya, hal tersebut terlihat dari sikap pemerintah yang memutuskan agar Pilkada 2020 untuk tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan.
Padahal, tuturnya, sejumlah elemen masyarakat banyak yang meminta agar gelaran Pilkada Serentak 2020 ini ditunda sementara, akibat Covid-19 yang terus meluas dan meningkat tiap harinya.
