PR CIREBON - Susunan kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 telah diumumkan.
Dari banyaknya daftar nama Wakil Ketua umum (Waketum) Gerindra terbaru, nama Arief Poyuono tidak ada dalam pengurusan dan digantikan oleh Habiburokhman.
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, secara tidak langsung memberikan alasan terdepaknya Poyuono dari kepengurusan, mulanya dikaitkan dengan kebiasaan Arief membuat kegaduhan.
Baca Juga: Terdepak dari Partai Gerindra, Posisi Poyuono sebagai Waketum Resmi Digantikan Habiburokhman
"Nggak juga (tidak masuk struktur pengurus partai karena kerap buat gaduh). Tapi memang kalau kita ada di dalam struktur, ya, tidak boleh manuver-manuver sendiri, karena, bagaimanapun semua tindak-tanduk kita akan dikaitkan dengan institusi," kata juru bicara Gerindra, Habiburokhman, Minggu, 20 September 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Diketahui, memang sebelumnya selama menjabat, Arief Poyuono kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang kemudian diklarifikasi oleh Gerindra.
Berikut PikiranRakyat-Cirebon.com telah merangkum hal kontroversial yang pernah dilakukan Poyuono selama menjabat menjadi Waketum Gerindra.
Baca Juga: Perang Dagang Amerika dan Tiongkok Berlanjut, Tiongkok Targetkan Perusahaan AS ke Daftar Hitam
1. Ditahun 2018 Arief pernah Menyebut AHY 'Boncel'
Pada 2018, Arief Poyuono menjuluki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai 'anak boncel', seusai putra SBY tersebut masuk bursa Cawapres untuk Prabowo Subianto. Menurutnya, julukan itu disematkan karena AHY dinilai masih 'miskin' pengalaman di dunia politik.
"Saya menyebut dia itu anak 'boncel', nggak punya pengalaman. Konteksnya kan ada pertanyaan mengenai Prabowo dipasangkan dengan AHY. Saya bilang, sangat tidak mungkin kalau militer sama militer. Kedua, AHY itu kan belum punya pengalaman, masih 'boncel' dalam politik," ujar Arief saat dimintai konfirmasi, Senin, 23 Juli 2018.
Poyuono pun akhirnya disidang di hadapan Majelis Kehormatan DPP Gerindra. Anggota Majelis Kehormatan DPP Gerindra, Habiburokhman menyatakan, Poyuono telah ditegur karena ucapannya. Poyuono sendiri juga telah ditegur Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca Juga: Faisal Basri Nyinyir Soal Anggaran Covid-19, Stafsus Menkeu: RAPBN 2021 Tidak Disusun di Ruang Hampa
2. Pernah Usir Demokrat dari Koalisi
Arief Poyuono juga pernah meminta Partai Demokrat (PD), keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga. Poyuono meminta Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bersikap seperti serangga undur-undur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," ucap Poyuono, Minggu, 12 Mei 2018.
Menurut Poyuono, Demokrat juga dinilai tak memberikan kontribusi pada suara Prabowo-Sandi. Dia melihat kehadiran Demokrat justru menurunkan suara pasangan 02 itu.
Baca Juga: Perang Dagang Amerika dan Tiongkok Berlanjut, Tiongkok Targetkan Perusahaan AS ke Daftar Hitam
3. PKI Dimainkan Kadrun
Arief Poyuono kembali menuai kontroversi, karena sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube dan menyinggung isu 'PKI dimainkan kadrun'.
Poyuono mengatakan, rekan-rekan separtainya gagal paham menilai video tersebut, karena dia tak membawa nama partai. Tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara Poyuono.
Poyuono pun lagi-lagi harus menghadapi sidang. Gerindra menyebut, Poyuono harus bertanggung jawab atas pernyataannya itu.
Baca Juga: Kerumunan Massa Pilkada Bisa Dicegah, Pengamat: Ketum Parpol Kumpul dan Tolak Kampanye Langsung
4. Memakai 'Gerindra' Saat Pengurus Demisioner
Poyuono kerap mengatribusikan jabatan waketum Gerindra dalam membuat pernyataan kontroversial, ketika posisi pengurus sudah demisioner. Salah satu kritikan tersebut amat bertentangan dengan sikap Gerindra.
Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, kepengurusan Partai Gerindra sebelum pengumuman masih bersifat demisioner. Menurutnya, hanya pernyataan juru bicara yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra. Diduga, Dasco menyoroti manuver Poyuono yang mengkritik Anies Baswedan.
"Nah oleh karena itu segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali jubir partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra," ujar Dasco, Kamis, 10 September.
Baca Juga: Tren K-Pop Digemari Dunia, Ma'ruf Amin Berharap Anak Muda Giat Promosikan Budaya Bangsa Mendunia
5. Singgung Isu HAM Prabowo
Jelang pengumuman kepengurusan, Poyuono menilai Prabowo harus mempersiapkan diri dengan matang jika ingin maju di Pilpres 2024, berpendapat bahwa Gerindra perlu 'membersihkan' nama Prabowo dari tuduhan pelanggaran HAM 1998.
"Mumpung masih ada waktu panjang. Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA dan tidak terlibat dalam penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang," kata Poyuono, dalam keterangannya, Rabu, 16 September 2020.
Menurut Poyuono, kekalahan Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019 lantaran kasus pelanggaran HAM yang sering dimunculkan. Isu itu memang selalu berembus di setiap gelaran pilpres, di mana Prabowo menjadi salah seorang kontestan.
Baca Juga: Ekspor ke Tiongkok Terancam usai Covid-19 Ditemukan dalam Enam Sample, KKP: Hanya Diskors Seminggu
Habiburokhman lantas kembali bersikap menanggapi Poyuono, menyebut bahwa Poyuono tidak mengerti apa pun soal hukum.
"Arief bukan orang hukum jangan maksa bicara soal hukum. Sejak dulu dia kalau soal hukum konsultasinya ke saya. Dia juga kan mantan klien saya," kata Habiburokhman pada Kamis, 17 September 2020.
Habiburokhman sendiri mengaku pernah menjadi pengacara Poyuono. Salah satu kasus Poyuono yang pernah ia tangani, yakni kasus gugatan dari staf eks Menteri BUMN, Soegiharto.***