PR CIREBON - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai deklarasi dan tuntutan Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) yang turut menyinggung DPR RI merupakan hal yang wajar.
Ia menjelaskan, DPR RI selama ini selalu mengedepankan azas demokrasi dalam bekerja.
"Tentunya Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap Negara Demokrasi. Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPR berjalan sesuai tata tertib dan mengedepankan asas Demokrasi," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Mencapai 3,4 Juta di Negaranya, Brasil Anggap Penyebaran Virus Corona Mulai Melambat
Azis mengklaim, kinerja DPR selalu sesuai dengan aturan dan berpedoman serta tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.
Terkait dengan RUU dan Undang-Undang, Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR selalu mendengar masukan dari stakholder dan masyarakat.
"DPR selalu melibatkan Akademisi, Tokoh Masyarakat dan elemen lainnya dalam pembuatan dan pembahasan Undang Undang, kami pun tegas menolak bangunnya komunisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia," paparnya.
Baca Juga: Tsania Marwa Melaporkan Atalarik Syah ke Polisi, Ada Apa?
Menurutnya, DPR juga selalu menolak adanya paham komunis dan selalu berdiri tegak pada nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan salah satu poin tuntutan KAMI yang disuarakan oleh Din Syamsuddin Cs.
Terkait dengan Covid-19, Azis meyakini bahwa pemerintah dan DPR serta masyarakat luas sepakat saling gotong royong dalam memerangi dan menangani Covid-19.
Hal itu bisa berjalan, jika semua saling bekerjasama dalam melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan di kehidupan keseharian.
Baca Juga: Tenaga Medis Serupa Tameng dalam Perang Lawan Covid-19, Nila Moeloek: Harusnya di Garda Terbelakang
"Kita selalu berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu seluruh pihak berharap dapat segera terselesaikan agar roda perekonomian Nasional kembali normal, di tengah krisis global akibat Covid-19," tandasnya.
Diketahui, berbagai tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pisat, Selasa, 18 Agustus 2020.
Mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum di Indonesia.
Baca Juga: Cek Fakta: Viral Foto Seorang Laki-laki Menginjak Bendera Merah Putih, Faktanya Berbeda
Deklarator KAMI, Din Syamsuddin menuntut Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya.
Ia juga mendesak lembaga-lembaga negara di antaranya MPR, DPR, DPD dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya.***