PR CIREBON - Pertemuan yang terjadi antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di gedung DPR, sudah berlalu sejak Kamis, 06 Agustus 2020 lalu.
Namun rupanya, usai pertemuan itu malah mulai muncul tanggapan dari pihak-pihak pengusik yang tidak suka jika PDIP dan Partai Demokrat membangun komunikasi politik yang konstruktif.
Terbukti, sejumlah perdebatan yang melibatkan masing-masing kelompok pendukung seketika bermunculan.
Baca Juga: Refly Harun Sebut PSI Buat Candidacy Buying dengan Ngaku Pernah Ditawari Rp 1 M untuk Lawan Gibran
Utamanya, perdebatan yang berkaitan dengan narasi membanding-bandingkan prestasi ekonomi antara era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, seolah merespons atas jatuhnya pertumbuhan ekonomi nasional hingga -5,32% atau terendah sejak krisis moneter 1997/1998.
Untuk itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam muncul dengan maksud menengahi.
Secara gamblang, ia menyebut pertemuan Puan dan AHY merupakan langkah positif yang harus diapresiasi di tengah krisis pandemi ini.
Baca Juga: Indonesia Alami Resesi, DPR Ambil Hikmah Sebut Bisa Buat Kebijakan Penuh Solusi untuk Ekonomi
“Saat situasi krisis, para pemimpin politik harus mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Ada extra-ordinary situation. Komunikasi politik AHY dan Puan diharapkan akan mempercepat langkah-langkah taktis maupun strategi penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi negara,” ungkap Umam, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Sabtu, 08 Agustus 2020.
Umam yang juga seorang Dosen Ilmu Politik dan International Studies dari Universitas Paramadina itu memandang dukungan politik AHY sebagai pimpinan partai penyeimbang ini sangat penting untuk percepatan langkah-langkah pemerintah.
Terlebih, kekuatan politik AHY dapat mendorong percepatan itu lewat pengawasan ekstra-ketat terhadap pembelanjaan alokasi anggaran penanganan pandemi yang mencapai Rp900-an triliun.
Baca Juga: Anggaran POP Lebih Baik Alihkan untuk Jaringan Internet, DPR: Biar Mudahkan Pelajar Belajar Daring
Meski sebelumnya, Presiden Jokowi marah-marah karena rasio tes virus yang lambat, langkah contact tracing yang kurang optimal, hingga pendistribusian bantuan sosial dan stimulus penyelamatan ekonomi yang sangat terlambat.
“Jika di kuartal I dan II semua langkah fundamental itu terlambat dilakukan sampai berdampak pada anjloknya ekonomi negara, maka pembelanjaan Rp900-an triliun dalam 5 bulan terakhir tahun 2020 ini akan membuka ruang penyalahgunaan hingga praktik megakorupsi yang masif dan berskala besar,” papar Umam.
Dengan demikian, seharusnya komunikasi politik itu tidak boleh dirusak oleh narasi yang membentur-benturkan dan mengeksploitasi dendam serta kebencian politik masa lalu.
Baca Juga: Siang Hari Ini, Gelombang 4 Kartu Prakerja Dibuka untuk 800 Ribu Kuota
“Jangan terpancing mereka yang lagi-lagi mengeksploitasi dendam dan kebencian. Di tengah krisis, semua pihak harus menjaga kondusivitas politik nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal II kembali negatif, hingga terjadi resesi atau bahkan depresi di kuartal ke-IV," tandas Umam.***