Network
PR CIREBON - Partai Demokrat mulai membeberkan pandangannya terkait kisruh Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) hingga menimbulkan demo yang berujung pembakaran bendera salah satu partai.
Hal ini diungkapkan seorang anggota panitia kerja (panja) RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron yang mengatakan bahwa Demokrat sudah memutuskan walk out dari panja tersebut.
Melansir dari Antara News, alasan penarikan Demokrat adalah karena situasi pembahasan RUU HIP saat itu begitu cepat, sehingga membuat argumentasi Partai Demokrat tidak pernah menjadi perhatian khusus atau tidak pernah diberi kesempatan menyampaikan pendapat dalam panja tersebut.
Baca Juga: Kalahkan Tiongkok dan AS, Jepang Tercatat Miliki Superkomputer Tercepat di Dunia
"Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Argumentasi kita tidak pernah kemudian menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan bagaimana mengkritisi konteks RUU ini," ungkap Herman.
Oleh karena itu, Partai Demokrat memutuskan menarik diri baik dalam Rapat Panja hingga saat Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III yang mengesahkan RUU HIP menjadi usulan inisiatif DPR pada Selasa, 12 Juni 2020.
Dalam arti lain, Partai Demokrat tercatat hanya sempat ikut dalam dua dari tujuh pembahasan RUU HIP, sebelum menarik diri dari pembahasan RUU kontroversial tersebut.
Baca Juga: Gencar Deklarasikan Laut Cina Selatan Sepihak, Tiongkok Buat Negara Asia Tenggara Tak Aman
Sedangkan, seorang Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Demokrat Sumatera Barat, Mulyadi ikut memberikan tanggapannya. Ia menyatakan Partai Demokrat secara tegas menolak dari awal terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut
"Partai Demokrat satu-satunya partai yang menolak RUU HIP sejak awal. Simplifikasi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta memasukkan Ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan historis akan berdampak dalam kelangsungan kehidupan sosial agama," katanya
