PR CIREBON - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan rasa bersalahnya usai tiga organisasi besar, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan pergi dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang sedang berjalan.
Padahal, mereka selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, sehingga Nadiem Makarim berharap mereka dapat bergabung dalam POP Kemendikbud lagi.
Baca Juga: Cetak Sejarah Baru di Indonesia, Isdianto Jadi Gubernur Pertama yang Terlahir Bukan dari Pilkada
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul. (Saya, red) berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ungkap Nadiem Makarim, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Selasa, 28 Juli 2020.
Lebih lanjut, Nadiem berpendapat terkait organisasi menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri, nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan.
"Ya, tidak sama seperti diperlukan untuk (dana, red) bantuan pemerintah. Kemudian, mereka juga dipastikan tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak," ujar Nadiem.
Baca Juga: Jakarta dan Jabar Dapat Dana Pinjaman Triliunan, Sri Mulyani Ajak Ganjar dan Khofifah Bergabung
Namun demikian, kendati tidak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.
"Instrumen pengukuran keberhasilan program adalah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD-SMP, atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD," terang dia.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini."
Baca Juga: Anjing dan Kucing Agresif hingga Menggigit Selama Pandemi, Tiongkok Justru Kekurangan Vaksin Rabies
Meskipun programnya banyak mengundang polemik, tapi Nadiem meyakini dapat menjalankan program ini dengan berhasil.
"Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," tegas Nadiem.
Sebagai informasi, POP Kemendikbud menjadi sorotan masyarakat pasca mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Baca Juga: Dibiayai Negara untuk Pengobatan Matanya, Novel Baswedan Didesak Kembalikan Biaya Rp3,5 Miliar
Masing masing organisasi masyarakat (ormas) tersebut dalam keterangan resminya menyatakan, terdapat banyak pertimbangan dan catatan hingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari Program POP.
"Ada organisasi besar yang konon CSR suatu perusahaan, ada juga lembaga mungkin ada kedekatan dengan pejabat di dalam. Nah ini kita pertanyakan, apakah proses verifikasi dan seleksi ini transparan? Bisa dipercaya?," ungkap Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno dalam pernyataan pada Rabu, 22 Juli 2020 pekan lalu.
Bila menilik programnya sendiri, POP Kemendikbud merupakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan ormas dengan dana hibah dari pemerintah senilai total Rp595 miliar.
Baca Juga: Fakta Menarik Bang Yedam, Vokalis TREASURE Bersuara Emas yang Raih Kesuksesan Lewat Debut Solo
Untuk aturannya, ormas lolos seleksi akan diberi dana besarnya dibagi sejumlah kategori, yakni kategori gajah diberi dana hingga Rp20 miliar per ormas, Kategori Macan diberikan Rp 5miliar, dan Kategori Kijang hanya Rp1 miliar.
Maka dari itu, saat Yayasan Putera Sampoerna lolos untuk mendapatkan dana Kategori Macan dan Gajah, lalu disusul Yayasan Bhakti Tanoto lolos dalam Kategori Gajah sebanyak dua kali (Pelatihan guru SD dan SMP), seketika membuat berang tiga organisasi besar tersebut.
Namun demikian, Nadiem pun menyatakan klarifikasi terkait pemutusan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation. Menurutnya, kedua yayasan swasta itu akan menggunakan skema pembiayaan mandiri guna mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jokowi Didukung Pemimpin Dunia untuk Jadi Presiden RI Seumur Hidup? Ini Faktanya
Dana tersebut merupakan dana hibah, alias corporate social responbility (CSR) dari dua yayasan tersebut untuk Kemendikbud sebagai penyelenggara Program Organisasi Penggerak.
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak. Dan mereka menyambut baik saran tersebut," jelas Nadiem di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2020.
Artinya, dia hanya memastikan dua yayasan raksasa itu tidak turut andil memakai APBN dalam program POP Kemendikbud.
Baca Juga: Bermimpi Miliki HP Demi Bisa Belajar Online, Pelajar SMP Ini Rela Cabuti Rumput
"Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” pungkas Nadiem Makarim.***