PR CIREBON - Kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap menterinya mencapai puncak saat kebijakan kerja dari rumah (WFH) diberlakukan dalam masa pandemi Covid-19.
Pasalnya, jajaran menteri kabinetnya terlihat tidak memiliki sense of crisis dan terlihat seperti cuti dengan WFH tersebut.
"Jangan sampai tiga bulan lalu kita sampaikan kerja dari rumah (WFH), yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis seperti ini seharusnya kerja lebih keras lagi," tegas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Hampir Panen Durian Runtuh, Pria Ini Temukan Rp500 Juta dalam Tumpukan Sampah hingga Dikembalikan
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyoroti kinerja tiga kementeriannya yang di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Adapun kekesalan Presiden Jokowi itu diluapkan dalam rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara pada Selasa 7 Juli 2020 yang diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 8 Juli 2020.
Menanggapi aksi Presiden Jokowi itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto ikut angkat bicara memberika tanggapannya.
Baca Juga: Akui Sehat Selama 50 Tahun, Pria Ini Hobi Tirukan Monyet Berjalan Membungkuk hingga Bergelantungan
Melansir dari RRI, Yandri Susanto mengatakan bahwa ungkapan yang diutarakan Jokowi adalah suatu hal yang sangat wajar.
Terlebih, masa pandemi virus corona ini seharusnya para menteri diwajibkan untuk bekerja lebih ekstra.
"Tapi maunya Pak Jokowi itu, kendali menteri itu tetap berjalan, jangan malah berleha-leha di rumah, alasan karena ada Corona justru kinerjanya lembek atau tidak bekerja," kata Yandri Susanto.
Baca Juga: Berencana Pulihkan Aset BNI dari Maria Pauline, Menkumham: Nanti, Setelah Proses Hukum Selesai
Dengan demikian, teguran Jokowi terhadap para menterinya itu seharusnya dijadikan sebuah hal positif yang memecut untuk memajukan kinerja mereka.
"Jadi, saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu betul dan menjadi pelecut bagi semua menteri yang hari ini diberi kepercayaan," pungkas Yandri menutup pernyataan.***