Anggota DPR Desak Pemberantasan Mafia di Bandara, Kesal Akibat WN India Nyogok hingga Lolos Karantina

29 April 2021, 21:00 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendesak Pemerintah Indonesia agar memberantas mafia di bandara, imbas munculnya dugaan warga negara India yang masuk lolos karantina kesehatan dengan cara menyogok.* /Dok. Parlementaria DPR RI/Mentari/nvl

PR CIREBON — Terendus indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum mafia di Bandara, seperti adanya beberapa orang Warga Negara (WN) India bisa lolos karantina kesehatan di masa tanggap pandemi Covid-19, diduga lantaran menyogok.

Hal itu mengundang reaksi keras dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Dirinya mendesak Pemerintah Indonesia supaya melakukan pemeriksaan secara tegas dan menyeluruh terhadap semua petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Seperti diketahui, baru-baru ini terdapat ratusan warga negara India masuk ke wilayah negara Indonesia melalui jalur Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan pesawat sewaan.

Baca Juga: Sejarah Baru Tercipta di AS, Presiden Joe Biden Diapit Kamala Harris dan Nancy Pelosi Saat Pidato Kenegaraan

Warga negara India itu masuk dengan memiliki kartu izin tinggal sementara (KITAS).

Akan tetapi, dengan melihat tingginya angka kasus Covid-19 di negara India, maka, masuknya warga negara India tersebut berpotensi penyebaran virus corona di Indonesia.

“Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa, ujar Netty Prasetiyani Aher, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Parlementaria DPR RI, Kamis 29 April 2021.

Baca Juga: Poliamori Diakui Willow Smith Menyenangkan, Bisa Punya Banyak Pasangan Tanpa Menikah

“Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam,” imbuh istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Pihak kepolisian pun sebenarnya sudah bertindak dalam menangani dugaan kasus pendaatang menyogok petugas Bandara.

Bahkan, polisi sudah menetapkan sejumlah tersangka. Yang mana, salah satu tersangka merupakan pensiunan pejabat Disparekraf DKI Jakarta.

Baca Juga: Lirik Lagu Gratata yang Baru Saja Dirilis Girl Grup K-Pop Rookie HOT ISSUE

“Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya.  Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi,” tandas Netty Prasetiyani Aher.

Menurutnya, mengapa ia mendesak pemerintah harus memberantas mafia di Bandara. Pasalnya, pemerintah sudah seharuhnya mengutamakan keselamatan dalam negeri.

Dengan berkaca di sejumlah negara, termasuk India, di mana sekarang ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.

Baca Juga: Maia Estianty Cerita Bajunya Kena Kotoran Burung Usai Panjatkan Doa di Depan Ka'bah: Jangan-jangan Jawaban

“Bagaimana mungkin mereka bisa  bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita  sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya,” tegas Netty Prasetiyani Aher.

“Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah ke depannya,” tambah legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Diakhir tuntutannya kepada pemerintah, Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan lagi nasib WNI yang sedang berada di negara-negara dengan kasus Covid-19 tinggi.

Baca Juga: Dimas Ahmad Lama Tak Terlihat, Raffi: Kemana Aja Lu?

“WNI yang berada di luar negeri harus diperhatikan. Segera berikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait,” tukasnya.

“Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi,” pungkas Netty Prasetiyani Aher.***

Editor: Al Makruf Yoga Pratama

Sumber: DPR

Tags

Terkini

Terpopuler