PR CIREBON - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta ikut menanggapi terkait adanya pelaporan terhadap mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang dituduh radikal.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Din Syamsudin dilaporkan oleh sejumlah pihak ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.
Sukamta melihat persoalan kasus Din Syamsuddin atas tuduhan radikal ini bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri.
Baca Juga: Libas Newcastle, Epic Comeback Chelsea di Tangan Tuchel Seraya Timo Werner Tak Lagi Mandul
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS, tuduhan tersebut merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elit dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog.
“Sedikit-sedikit sekarang melaporkan dengan tuduhan intoleran dan radikal, ini sesungguhnya mereka yang melaporkan ini menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.
Sukamta menyebut ini sangat memprihatinkan karena sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat.
Baca Juga: Angkatan Udara Israel Mulai Latihan Kejutan, Demi Tingkatkan Persiapan Tempur
"Akibatnya, semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Sukamta mengatakan mestinya saat ini elit dan tokoh bisa memberikan contoh dengan mengedepankan dialog, bukan permusuhan.
Sukamta menyebutkan apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsuddin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis.
Maka, hal ini salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.
“Pak Din itu selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini," katanya.
"Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd,” tegasnya.
Baca Juga: Berhasil Capai Surplus Neraca Perdagangan, KSP Yakin Pertumbuhan Ekonomi Semakin Membaik
Di sisi lain, Sukamta juga menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan.
Mengingat, di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.
“Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif," ucapnya.
Baca Juga: Sudah Ditahan 6 Bulan, Mantan Jurnalis ini Tak Diberitahu Kejahatan Apa yang Dituduhkan padanya
"Sementara orang yang mendapat tuduhan seperti itu akan rusak nama baiknya karena terlanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi,” sambungnya.
Sukamta pun berharap pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar elit dan tokoh.
“Saya kira ini yang terasa kering sejak Pemilu 2014, tidak ada dialog antar elit dan tokoh, di pusat maupun daerah," katanya.
Baca Juga: Usai Jalani Wajib Militer, D.O. EXO Langsung Bintangi Film Remake Taiwan Berjudul Secret
"Api permusuhan seakan dibiarkan tetap menyala antar pihak pro dan kontra. Yang demikian ini jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika,"imbuhnya.
Oleh sebab itu, Sukamta menyarankan pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak.***