PR CIREBON – Terkait isu baru-baru ini bahwa pemerintah akan membuka hubungan dengan Israel, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Robikin Emhas mengatakan Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Robikin kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 15 Desember 2020.
Tanggapan Robikin itu keluar seiring adanya pemberitaan dari media soal isu kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun isu tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Saya tidak tahu dari mana sumber media menyebutkan hal seperti itu. Sepanjang keterangan Kemenlu RI, Indonesia tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Robikin, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: HRS Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel, Tim Kuasa Hukum Ungkap Masalahnya
Ia mengatakan dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina tidak berubah. NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana sejak diputuskan secara resmi dalam Muktamar ke-13 NU Tahun 1938 di Pandeglang, Banten.
NU, ia menegaskan, memiliki komitmen membela kedaulatan Palestina dengan ibu kota Yerusalem pada Muktamar ke-33, tanggal 1-5 Agustus 2015.
"Untuk itu, NU mengapresiasi pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," katanya.
Baca Juga: ILC Umumkan Episode Terakhir Malam Ini, Karni Ilyas Pamit: Saya Mohon Maaf Sebesar-besarnya
Sebelumnya, MUI juga ikut buka suara terkait hal tersebut.
"Semua upaya kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel harus ditolak," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim pada Selasa, 15 Desember 2020.
Ia mengatakan Israel adalah negara yang menjajah Tanah Air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama. Indonesia harus tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya sebagai bangsa yang menentang penjajahan.
Baca Juga: TIga Kejanggalan Jadi Pertanyaan Berbagai Pihak, Chairul Anwar: Tidak Beres Proses Importasi Vaksin
"Kita meyakini sepenuhnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.
Ia mengatakan bahwa MUI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia dalam menanggapi isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.***