Network
PR CIREBON - Diaktifkannya kembali calling visa oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) pada masa pandemi Covid-19, menurut anggota Komisi I DPR RI Sukamta bukan peristiwa yang biasa di saat banyak negara sedang melakukan pengetatan pintu keluar masuk sebagai upaya menangkal penyebaran virus.
Sukamta melihat jika pemerintah tidak hati-hati dalam soal ini, bisa masuk dalam perangkap normalisasi hubungan dengan Israel yang saat ini gencar dipromosikan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara Timur Tengah dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam.
“Saya berharap pemerintah jangan sampai lengah, pemerintah harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945,” tutur Sukamta.
Baca Juga: Soal Habib Rizieq Ditahan, Wamenag: Ikuti Prosesnya, Semoga Kasusnya Selesai dan Mendapat Keadilan
“Presiden Jokowi juga secara berulang menyatakan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” sambungnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari FPKS DPR RI.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
“Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mediterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Tiongkok melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI),” ucapnya.
“Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional. Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina – Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel,” paparnya.
Baca Juga: Ombudsman Didesak Periksa Pengadaan Vaksin Sinovac, PKS: Seperti Beli Kucing dalam Karung
Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap pemerintah meninjau kembali pengaktifan calling visa khususnya untuk negara Israel.
