PR CIREBON - Sebagaimana diketahui baru-baru ini, dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama empat orang lainnya atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penyaluran Covid-19, pada Minggu 6 Desember 20202.
Terkait hal itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara. Dia mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan korupsi. Dia juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga: Dapat Peringatan dari Kerajaan Inggris, Netflix Tidak akan Tambah Klaim The Crown adalah Fiksi
“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” ucap Presiden.
Jokowi menuturkan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” tutur Presiden.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Menkominfo Umumkan Lima Juru Bicaranya, Siapa saja?
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, ahli hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya pada Senin, 7 Desember 2020 pun ikut berpendapat. Refly mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah hal-hal yang normatif.
“Sejak awal banyak dari kita yang meragukan keseriusan pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Dan ini indikasinya jelas ada,” tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari YouTube Refly Harun.
“Misalnya, ketika memilih anggota komisioner KPK, mereka (pemerintah) terlihat tidak berusaha mencari pimpinan yang terbaik. Sehingga, tidak heran jika mereka-mereka yang punya track record di masyarakat, yang punya keinginan untuk memberantas korupsi secara kuat, dari awal tidak mendaftar. Karena kalaupun mendaftar tidak ada sign dari istana, tidak ada endorsement dari DPR, yang lolos pun sudah ditentukan,” sambungnya.
Baca Juga: Dua Menteri Disikat KPK dalam Waktu yang Berdekatan, PKS: 'Budaya Proyek' Penyebab Maraknya Korupsi
Refly mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah luar biasa. Dia pun meminta, disisa masa jabatan kepemimpinannya, Presiden Jokowi serius untuk memerangi korupsi.
“Saya meminta keseriusan Presiden Jokowi untuk memerangi korupsi ini, dalam masa pemerintahan yang hanya 4 tahun lagi ini, Jokowi harus serius dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Sementara itu, terkait pernyataan Jokowi sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya telah mengingatkan menterinya agar tidak korupsi, merupakan pernyataan yg normatif.
Baca Juga: Ustaz Maaher Menangis, Habib Husin: Dari Dulu Kyai NU Dihina, Ngeles Silakan, Buktikan di Pengadilan
“Itu pernyataan normatif, bahwa dia sudah ingatkan, saya sudah begini, sudah begitu dan lain sebagainya,”katanya.
“Seharusnya dia mengatakan, saat ini saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi, saya tahu ada pembagian tugas antara institusi negara, ada kepolisian, kejaksaan, KPK, tapi saya pastikan ,saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. dari sisi hulu dan hilir. Agar korupsi enyah dari negeri ini,” sambungnya menyarankan.
Refly mengatakan seharusnya presiden mengatakan seperti itu. Sehingga, ada keyakinan di masyarakat bahwa Presiden Jokowi tidak hanya lip service dalam mengatakan akan memerangi korupsi.
Baca Juga: Menteri dari Gerindra dan PDIP Ditangkap KPK, PKS Beri Apresiasi, Kembangkan di Aspek Pengadaan Lain
“Kalau itu kan terkesan hanya mengulangi pernyataan yang lama, tapi tidak ada tindakan-tindakan baru, apa tindakan pemerintah untuk mencegah agar korupsi yang dilakukan menteri tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Refly mengatakan bahwa korupsi ini sudah menjadi kanker stadium empat, dan sudah seharusnya ada tindakan yang luar biasa dari penguasa untuk memeranginya. Dia pun menyayangkan, sikap pemerintah yang malah sibuk mengurus soal HRS, soal kerumunan di petamburan, dan sibuk mengurusi masalah pencemaran nama baik.
“Saya menghimbau kepada Presiden Jokowi jangan cuma lip service, jangan cuma menyesalkan, jangan cuma mengatakan tidak akan melindungi, tapi bertindaklah sungguh-sungguh serta memimpin langsung pemberantasan korupsi,” katanya.
Baca Juga: Meski Masih Banjir Lahar Dingin, BPBD Sebut Gunung Semeru Terpantau Aman
“Terutama sektor hulu, berikan fasilitas yang baik termasuk perlindungan kekuasaan di sektor hilir, agar semua penegak hukum tegak lurus, dan berani memproses siapapun yg melakukan tindak pidana korupsi, tak peduli orang tersebut berada di lingkar kekuasaan atau orang paling dekat dengan Presiden Jokowi sekalipun,” lanjutnya.
Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa negara ini adalah negara yang tidak bersahabat bagi para koruptor.
“Dengan kepemimpinan yang kuat untuk memberantas korupsi, dan mudah-mudahan itu terjadi di sisa kepemimpinan Presiden Jokowi,” pungkasnya.***