Network
PR CIREBON - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pajak senilai Rp50,95 miliar untuk 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020, dengan perkiraan nilai impor 20,5 juta dolar Amerika.
Menkeu menjelaskan 1,2 juta vaksin Covid-19 itu diimpor dari Sinovac Lifescience Corporation Limited China dalam bentuk SARS CoV-2 atau verocells dengan penerima BUMN, Bio Farma.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci pembebasan bea masuk sebesar Rp. 14,56 miliar dan pajak impor Rp. 36,39 miliar untuk 1,2 juta botol untuk satu dosis vaksin, dan 568 botol untuk satu dosis vaksin untuk sampel uji.
“Pembebasan bea masuk dan atau cukai tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta dibebaskan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22,” kata Sri Mulyani, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Menteri dari Gerindra dan PDIP Ditangkap KPK, PKS Beri Apresiasi, Kembangkan di Aspek Pengadaan Lain
Lanjutnya, vaksin itu dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram sesuai AWB Nomor PEK-99463221.
Fasilitas fiskal itu diberikan untuk membantu importasi vaksin Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 juga aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 188/PMK.04/2020.
PMK mengatur tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta pajak impor vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19.
Subjek dalam PMK, kata dia, adalah pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah dan badan hukum maupun non hukum yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Meski Masih Banjir Lahar Dingin, BPBD Sebut Gunung Semeru Terpantau Aman
