Network
Kemudian, undangan untuk KLB juga, dikeluarkannya bukan oleh Ketua Umum. Tapi oleh Ketua dan Sekjen, yang notabenenya orang-orang itu selama ini bermasalah di PGRI.
"Di AD/ART itu sudah jelas, ketika anggota PGRI yang terlibat atau ikut serta dalam kontestasi politik dan menjadi anggota partai politik harus mengundurkan diri. Sekjennya nyalonin DPR RI di wilayah Nusa Tenggara, dia tidak mengundurkan diri, cuma minta cuti. Justru menandatangani surat untuk KLB, dan itu jelas melanggar AD/ART," sambungnya.
Baca Juga: Jelang Akhir Jabatan, Bupati Kuningan Acep Purnama Lantik 8 Camat Baru
Eka menegaskan, sikap PGRI Kota Cirebon menolak dan tidak mengakui kepemimpinan Teguh Sumarno untuk memimpin PB PGRI.
KLB PGRI yang digelar pada 3-4 November 2023 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur yang menghasilkan Teguh Sumarno sebagai Ketua Umum PB PGRI periode 2023-2028 dipastikannya tidak sah.
"Kalau SK dari Kemenkumham kan selama prosedur KLB maupun berita acara dan segala macamnya pengusulannya secara online. Mungkin ini kelemahan Kemenkumham, kenapa main acc saja. Notaris yang membuat surat pengantar dan yang lainnya tidak menganalisa lebih jauh, ini sangat disesalkan," tambah Eka.
Baca Juga: Pelajar di Kuningan Jawa Barat Raih Juara dalam FTBI dan Literasi Jabar
Menyikapi ini, Eka mengapresiasi PGRI Jawa Barat yang sudah membuat rilis pernyataan dukungan terhadap Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI.
"Disitu dengan tegas menolak dan mengecam tindakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PB PGRI yang kita sebut dengan PB PGRI abal-abal karena itu memecah belah dan mencoreng citra guru. Intinya PGRI Kota Cirebon tetap solid, mendukung ibu Unifah Rosyidi untuk memimpin PGRI. Bahkan mendukung beliau untuk periode berikutnya," tegas Eka.
Sementara itu, masih terkait aksi pengurus PB PGRI versi Teguh Sumarno, Pengurus PGRI Jawa Barat mengeluarkan pernyataan resminya.
