Network
SABACIREBON – 64 Kepala Desa di Kabupaten Majalengka hari ini Senin (7/8) resmi dilantik oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi yang bertempat di Gedung Pendopo, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan ada beberapa pertimbangan dan masukan atas pelaksanaan pelantikan kepala desa kali ini, seperti ada yang bilang di Gedung Graha Sindangkasih, Islamic Center dan lapangan tenis.
“Makanya, saya ambil kebijakan di Pendopo untuk pelantikan 64 Kepala Desa ini. Hasil pemilihan Pilkades serentak 27 Mei 2023 dan terasa suasana rakyat begitu menikmati ,” kata Bupati Majalengka Karna Sobahi ditemui di Gedung Pendopo, Senin 7 Agustus 2023.
Baca Juga: Ini Loh, Janji Capres Gus Muhaimin Saat Bertemu Kepala Desa Se-Indramayu dan Cirebon
Disingung oleh wartawan mengenal masa jabatan Kepala Desa yang akan bertambah menjadi 9 tahun, ia mengatakan pemerintah daerah masih menunggu undang-undangnya seperti apa, kemudian peraturan Mendagri tidak serta merta begitu saja.
“Kalau harapan saya yang dilantik sekarang menyesuaikan dengan masa jabatan, kita juga setuju kan 18 tahun dengan Pilkades daripada 8 dengan 2 Pilkades, lebih efisien,” ucapnya.
Karna menjelaskan tapi yang lebih utamanya rakyat, pasca Pilkades serentak ini tidak sederhana nilai konfliknya masih tetap ada. Oleh karena itu dengan adanya aturan 18 tahun dengan 2 Pilkades dirinya setuju.
Baca Juga: Kabar Gembira ! Bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Jelang Hari Raya Idulfitri Dana Siltap Cair
“Kita akan menggelar Padat Karya Tunai (PKT) dengan angka 68 milliar di 330 desa dan 13 Kelurahan,” tuturnya.
“Saya minta kajian kepada dinas terkait karena angka 83 milliar ini tidak sedikit, menarik, seksi lagi kan,” lanjut dia.
Makanya, karena teori ini menggunakan emporing people atau pemberdayaan masyarakat, maka setiap 200 juta untuk di desa itu pertama harus memberdayakan rakyat.
Baca Juga: Berikan Bantuan pada Korban Banjir Sindulang, Sekda Sumedang Disambut Baik oleh Kepala Desa
Sebab, menurut dia rakyat bekerja mendapat upah disamping memberdayakan rakyat hasil juga bagus dan bermanfaat.
Mengenai pengawasan ia menyebutkan dari kabupaten ada tim khusus dan juga ditambah tim inspektorat yang akan mengawasinya, tapi sistemnya dulu yang harus terbangun dan jangan nanti serampangan.
“Rakyat ramai, hasilnya juga tidak jelas ini harus betul-betul teruji karena masuk tahun politik,” pungkasnya.***
