Network
SABACIREBON - Exco Partai Buruh Kabupaten Indramayu mengelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari buruh Internasional (May Day), Senin 1 Mei 2023.
Aksi mereka lakukan dibeberapa tempat di KabupatenIndramayu. Seperti di Kantor BPN, DPRD dan Kantor Bupati Indramayu.
Ketua Exco Partai Buruh Indramayu, Andi Kusmayadi, mengatakan, aksi May Day tersebut diikuti massa Partai Buruh dan gabungan aksi serikat buruh Indramayu (SBI) dan serikat petani Indramayu (SPI).
Baca Juga: Wisata Kolam Renang Cileungsi Cipanas di Sumedang Diserbu Pengunjung
Menurutnya, May Day adalah mengingatkan sejarah perjuangan kaum buruh dunia yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Khususnya menyangkut jam kerja dan istirahat buruh.
"Upah layak, kerja layak, jaminan sosial dan hak kesejahteraan buruh lainnya. Maka kami sebagai Partai klass pekerjaan, tetap akan terus menggelar aksi-aksi penuntut perubahan nasib kaum buruh Indonesia menuju buruh sejahtera rakyat sejahtera," ucap Andi.
Lebih lanjut, Andi mengatakan hari buruh Internasional atau May Day tahun 2023, mempunyai beberapa poin tuntutan yang diperjuangkan, yaitu:
Baca Juga: Dua WNI Asal Majalengka Berhasil Dievakuasi dari Sudan, Begini Kata Ketua Fatayat NU
1. Cabut Omnibus Law UU Cipta kerja.
2. Cabut Parliamentary Treshold 4 persen dan Presidential Treshold 20 pesen karena membahayakan demokrasi.
3. Sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU Kesehatan.
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan,tolak bank tanah,tolak impor beras,kedelai dan sebagainya.
6. Pilih Capres yang pro buruh dan kelas pekerja.
7. Deklarasi Hostum (Hapus Outsourcing, tolak upah murah).
Baca Juga: Francesco Bagnaia Menjadi yang Tercepat di GP Spanyol
Selain menggelar aksi unjuk rasa pada hari buruh internasional, dengan beberapa tuntutan, Exco Partai Buruh Kabupaten Indramayu turut sudah melakukan aksi-aksi perjuangan yang ada.
Sementara itu ketua SPI Kabupaten Indramayu, Try Utomo mengatakan, isu reforma agraria ditingkat lokal Indramayu adalah perjuangan teman-teman SPI Indramayu.
Dilahan kehutanan yang terhampar dari Desa Gadel Kecamatan Tukdana sampai dengan Desa Loyang Kecamatan Cikedung yang berkonflik dengan PT PG Rajawali Jatitujuh.
Baca Juga: Manchester United hanya Mampu Menang Tipis di Old Trafford
"Kita menuntut agar BPN Indramayu segera mungkin mencabut HGU PT PG Rajawali yang sudah jelas dalam keputusan Menteri LKH No 1 tahun 2022, tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan, dan telah melahirkan banyak konflik agraria serta kriminalitas terhadap petani," ujar Try.***(Slamet)
