PR CIREBON - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengaku miris saat meninjau dua lokasi pintu air saat kunjungan kerja ke UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Kabupaten Cirebon.
Pasalnya, ia melihat kondisi pintu air di daerah irigasi (DI) Legokjawa dan DI Cisamaya yang sangat tidak layak, karena masih terbuat dari Gedebong Pisang.
"Sungguh ironis," ungkapnya kepada wartawan di Bandung pada Rabu, 30 September 2020.
Padahal selama 2020, Pemerintah Provinsi Jabar memiliki perubahan dana APBD yang mencapai Rp 43 triliun, tetapi kebermanfaaat itu belum terlihat dari kondisi pintu air yang memprihatinkan tersebut.
Baca Juga: Sempat Tuding Kim Hyung Jun SS501 Lakukan Pelecehan Seksual, Seorang Wanita Dijatuhi Hukuman Penjara
"Ini sangat memalukan. APBD Jabar tahun 2020 sebesar Rp 43 triliun lebih setelah perubahan. Di sisi lain kami temukan kondisi seperti ini. Saya benar-benar merasa amat sanagat prihatin," tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu menyebut hal itu seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi mengingat Jabar memiliki hasrat menjadi lumbung padi nasional.
"Bagaimana mungkin provinsi yang dijadikan lumbung padi nasional tetapi kondisi bendung dan pintu airnya masih sepetti ini? " tambahnya.
Bila melihat kondisi pintu air yang benar-benar menyedihkan, juga seharusnya mengingat pada masyarakat yang sangat membutuhkan setiap bendungan dapat berfungsi secara optimal. Apalagi, pintu-pintu air yang ada di tiap bendung berfungsi untuk mengatur distribusi air.
Baca Juga: Gemuruh Poyuono Serang Anies Baswedan, Ajak Kaum Buruh Tolak PSBB Ketat Jakarta yang Merugikan
Selain itu, peran para petugas lapangan di setiap sub-unit pelayanan (SUP) amat membantu semua itu. Bahkan, kondisi itu masih diperparah dengan tidak adanya pengatur naik-turunnya pintu air.
"Saya yakin masih banyak pintu air yang kondisinya seperti ini di UPTD PSDA lainnya. Kalau kita mau menjadi lumbung padi nasional, kiranya hal seperti ini jangan sampai terjadi," tegasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Sebagai informasi, Jabar sudah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah. Sehingga harusnya penegakan perda tersebut, tidak ditunjang dengan gedebong pisang karena ini serupa memperlihatkan keseriusan pemda memperhatikan nasib masyarakat khususnya petani.
Baca Juga: Alpiah Makasebape, Pengasuht Ade Irma Juga Saksi Sejarah Pengkhianatan PKI di Rumah Nasution
"Kita juga harus memperhatikan nasib masyarakat petani kita yang benar-benar membutuhkan air. Sejatinya pintu air seperti itu amat berguna untuk menjaga ketinggian permukaan air sehingga dapat terbagi dengan lebih lancar. Apalagi air amat dibutuhkan untuk sawah-sawah. Bisa dibayangkan jika kondisinya seperti itu," jelasnya.
Dengan demikian, anggota dewan fraksi Gerindra ini meminta Pemprov Jabar mulai memperhatikan tugas ini, demi martabat menjadi lumbung padi nasional.
"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana di provinsi lain. Ini cermin buruk pengelolaan sumberdaya air kita. Ini PR serius untuk Pemprov Jabar. Masa sih di provinsi yang menjadi lumbung padi nasional pintu airnya terbuat dari gedebong pisang?" pungkasnya.***