SABACIREBON-Jumlah uang negara yang hingga kini masih tercecer di sejumlah kontraktor pekerjaan di Kota Cirebon terungkap mencapai Rp 32 miliar.
"Uang tersebut tercatat dari pekerjaan berbagai proyek dalam kurun waktu 2005 hingga 2022. Uang ini menjadi kewajiban kontraktor untuk mengembalikannya ke negara dikarenakan berbagai sebab," ujar Kepala Inspektorat Kota Cirebon, Asep Gina Muharam, Rabu 30 Agustus 2023.
Baca Juga: Inter Miami vs Nashville SC: Prediksi Skor dan Susunan Pemain
Ia menyebutkan, data yang dimiliki pihaknya terkait uang di pihak kontraktor ini merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sebagaimana tugasnya, Inspektorat menindaklanjutinya untuk upaya pengembalian.
"Hasilnya Allhamdulillah sudah masuk Rp 6 miliar. Sehingga jumlahnya yang kini menjadi kewajiban kontraktor tersisa Rp 32 miliar dari sebelumnya Rp 38 miliar," paparnya.
Baca Juga: Apes, Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi Berpangkat Wakapolres di Majalengka
Menurutnya, uang negara Rp 32 miliar di sejumlah kontraktor tersebut, disebabkan berbagai hal. Seperti akibat mengurangi volume pekerjaan, kelebihan pembayaran pekerjaan dan juga akibat melebihi batas waktu pekerjaan.
Dalam teknis upaya pengembalian, Inspektorat disebutkannya tidak langsung berhubungan dengan pihak kontraktor. Tetapi cukup mengingatkan dan melakukan penagihan melalui intansi tempat proyek atau pekerjaan tersebut.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bandung Raya Jawa Barat Hari Ini Rabu, 30 September 2023
Disinggung jumlah dan nama-nama kontraktor yang memiliki kewajiban pengembalian uang negara tersebut Asep tidak bisa menyebutkannya. Alasannya pihaknya masih melakukan pendataan perihal nama-nama kontraktor tersebut.
Namun di sisi lain, Asep tak menampik jika dari total uang negara Rp 32 miliar tersebut, di antaranya menjadi kewajiban kontraktor pekerjaan gedung Setda Kota Cirebon.
"Ya di antaranya menjadu kewajiban kontraktor gedung setda. Tapi berapa jumlahnya, itu harus kami lihat lagi," katanya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bodebek Jawa Barat Hari Ini Rabu 30 September 2023
Sementara itu, perihal uang negara yang menjadi kewajiban sejumlah kontraktor tersebut mendapat sorotan dari pemerhati pemerintahan daerah yang juga Ketua Ormas Penjara, Agung. Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena menjadi sesuatu yang sangat ironis.
"Ini jelas sangat ironis, sebelumnya Pemkot mempunyai utang ke kontraktor karena gagal bayar. Sekarang ternyata uang negara tak sedikit justru jadi kewajiban kontraktor untuk mengembalikan ke negara. Ini aparat jangan diam saja," tandasnya.
Sementara itu, perihal masalah keuangan pada proyek pekerjaan ini, beberapa waktu lalu sempat heboh jika Pemkot Cirebon tidak bisa membayar kontraktor senilai Rp 26 miliar.
Akibatnya untuk menutupi gagal bayar tersebut, Pemkot Cirebon sampai harus mengajukan pinjaman ke Ban BJB. Meskipun hal ini dikabarkan belum mencukupi kekurangan bayar pada kontraktor.***