SABACIREBON- Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas jelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti.
Menurutnya, netralitas itu sudah tertuang dalam aturan PP nomor 94 tahun 2021.
"Ya netralitas ASN jelas, ada PP tahun 2021, jangan sampai ASN kita jatuh atau berkecimpung di dunia politik," ujar Eman kepada wartawan, Kamis 2 Maret 2023.
Baca Juga: Nah Lho.., Jelang Pemilu, Termasuk Pilwalkot ASN di Kota Cirebon Diminta Netral, Begini Kata Sekda
Netralitas itu sendiri, kata Eman, bahwa ASN tidak perlu menyampaikan aspirasi seperti masyarakat pada umumnya.
Meskipun nantinya, ASN tetap perlu memilih di waktu pemungutan suara.
"Artinya ASN kita harus netral, netral itu kan tidak perlu menyampaikan aspirasi tapi ada sikap netralitas, ada kewajiban dia untuk memilih tapi dengan cara-cara yang telah diatur sesuai ketentuan, kalau gak salah tercantum di PP tahun 2021," ucapnya.
Baca Juga: DPRKP Kota Cirebon Akan Dipindah ke Kantor Bekas KPU, Sekda Sebut Ini Alasannya
Apalagi dalam perjalanan, jelas Eman, ASN sampai terjun untuk mengajak atau ikut serta dalam politik.
Tentunya, sanksi akan diberlakukan kepada yang bersangkutan.
"Dalam aturan itu juga jelas sanksi yang akan diberikan, oleh karena itu yang penting jangan sampai, sebagai ASN mengajak, ikut serta dalam politik, karena relnya sudah ada," jelas dia.
Sementara, terkait kedudukan Majalengka sebagai daerah paling rawan kedua dalam penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat, Eman menyebut, ada sejumlah upaya yang bisa menepis anggapan tersebut.
Jaminan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu upayanya.
"Jadi, pelaku penyelenggara pemilu bisa menjamin hak warga negara, mungkin kemarin masih ada dalam penyelenggaraan pemilu itu, yang seharusnya punya hak pilih tidak bisa memilih begitu pun sebaliknya."
Baca Juga: Dirpolairud Polda Jabar Gelar Acara Kenal Pamit, Sekda Ungkap Apresiasinya Tentang Ini
"Mudah-mudahan ke depan di pemilu 2024, kita sudah menjawab itu artinya kita tidak berada di posisi kedua dan ketujuh belas di Indonesia," katanya.
Selain itu, jujur dan adil juga me jadi faktor penting lainnya demi penyelenggaraan pemilu itu lancar dan aman.
Masyarakat juga diminta memiliki sikap yang tidak bisa diintervensi pihak tertentu.
Baca Juga: Kejaksaan Tahan Kepala BPKPD Kota Cirebon, Para Pengusaha Was-was, Why? Sekda: Sudah Ada Plt
"Bahwa telah saya sampaikan pemilu ini kita ingin pemilu yang begitu jujur dan adil, yang penting tuh jaminan terhadap hak masyarakat maupun pemilih dan dipilih."
"Kedua kemerdekaannya harus dijamin, mereka harus bisa menentukan sikapnya sendiri dan itu sebetulnya yang sering menjadi persoalan."
"Makanya kuncinya bagaimana kita bisa mengatasi persoalan penyelenggaraan pemilu nya, kaya itu tadi tidak jujur, tidak adil," jelas dia.***