PR CIREBON - Wacana penerapan kebijakan tatanan hidup normal baru (new normal) oleh pemerintah saat pandemi Covid-19, khususnya di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Cirebon.
Menurut Ketua Fraksi PKB H. Darusa, pemerintah harus memperhatikan pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon.
Keselamatan santri, ustaz, ustazah dan kiai di pondok pesantren harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Kerahkan Batalion Infantri sampai Jet Tempur, Perbatasan India-Tiongkok Semakin Memanas
“Pemerintah harus memikirkan pesantren. Keselamatan santri, ustaz, dan kiai harus diperhatikan, pemerintah juga harus menyediakan alat rapid test dan alat kesehatan lainnya di pesantren,” kata Hj. Darusa di ruang Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu, 3 Juni 2020.
Sementara menurut Sekretaris Fraksi PKB Hj. Hanifah mengatakan, pondok pesantren merupakan komunitas besar yang rentan karena terdiri dari santri-santri yang berasal dari berbagai daerah.
Sudah selayaknya pemerintah daerah membuat gugus tugas pemutus mata rantai Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.
Baca Juga: Artis Idola K-pop Diledek karena Nama Panggungnya Babi, Ancam Perkarakan Jika Cemoohan Berlanjut
“Pesantren merupakan komunitas besar, sehingga wajarlah kalau pemerintah harus memberikan prioritas lebih dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal bagi santri-santri di lingkungan pondok pesantren,” kata politisi dari dapil I Kabupaten Cirebon.
Ditambahkannya, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pondok pesantren dan memfasilitasi para gugus tugas Covid-19 tersebut untuk melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) kesehatan terkait covid 19.
Dengan telah diikutkannya gugus tugas Covid-19 untuk diklat diharapkan layanan santri di ponpes sesuai dengan protokol kesehatan, baik dalam kehidupan sehari-hari, proses belajar mengajar maupun dalam beribadah.
Baca Juga: Beredar Foto Mayat Korban Covid-19 Bergelimpangan di Pakistan, Berikut Faktanya
“Bentuk perhatian yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, seperti menyiapkan sarana cuci tangan di kawasan pondok, hand sanitizer, masker hingga sarana atau fasilitas kesehatan, sarana MCK dan sarana air bersih di ponpes,” tambahnya.
Sementara itu menurut H. Tanung selaku wakil FPKB bahwa pesantren merupakan aset masa depan bangsa, terutama dalam pembelajaran ilmu-ilmu agama dan pembinaan karakter masyarakat.
Oleh karena itu, FPKB berkomitmen utk mengawal kebijakan pemda terkait new normal pada semua unsur kehidupan masyarakat, termasuk di dalam ponpes.
Baca Juga: Serial Animasi The Simpsons Dikabarkan Sudah Memprediksi Kematian George Floyd, Simak Faktanya
“Kita akan kawal kebijakan new normal yang digagas oleh pemerintah karena pondok pesantren adalah asset bangsa dalam pembinaan ilmu-ilmu agama dan pembinaan karakter masyarakat,” ujar politisi dua periode.
Anggota FPKB DPRD Kabupaten Cirebon (H. Mahmudi, Hj. Ismi, H. Pandi, Hasan Bashori, Mad Sholeh & Alam) sepakat bahwa penerapan new normal di pesantren harus didukung penuh oleh pemerintah pusat sampai daerah.
Sehingga pondok pesantren akan tetap bisa menerapkan standar protokol kesehatan dan tidak akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Beredar Foto dengan Narasi Hanya Pesantren yang Dicurigai Covid-19, Mal Tidak, Ini Fakta Sebenarnya
“Pesantren merupakan komunitas besar yang rentan karena terdiri santri-santrinya berasal dari berbagai daerah. Maka pemerintah patut memberikan prioritas dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19,” katanya.
Harapan mereka bahwa dalam penerimaan santri datang kembali ke ponpes, pemda melalui puskesmasnya memfasilitasi pemeriksaan kesehatan santri mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, masker, bahkan rapid test demi kesehatan santri agar sesuai dengan protokol kesehatan.
“Pandemi Covid 19 merupakan ujian dan tanggung jawab kita bersama yang harus kita hadapi bersama pula,” demikian tegas para anggota FPKB.***