PIKIRAN RAKYAT - Walikota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis menghimbau kepada masyarakat Kota Cirebon agar tidak resah selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).
Menurut Azis, PSBB berbeda dengan lockdown. Dimana tidak ada penutupan jalur secara total, atau larangan ke luar rumah bagi warga lokal secara menyeluruh.
"PSBB bukan lockdown, aktivitas masih diperbolehkan, hanya saja ruang geraknya sekitar 30 persen saja,” kata Azis kepada PikiranRakyat-Cirebon.com, Senin 4 Mei 2020.
Baca Juga: Mobil Pelaku Prank 'Bantuan' Sampah Berhasil Diamankan, Ferdian Paleka Masih Diburu Polisi
Azis menegaskan, tempat penjualan bahan kebutuhan pokok seperti pasar dan toko yang menjual kebutuhan makanan dan kesehatan masih tetap bisa beroperasi selama PSBB.
Hanya saja akan diatur jam operasional dan intensitas kunjungannya agar tidak terjadi kerumunan orang.
“Petugas pasar kami minta perannya untuk dapat mengatur lalu lintas orang, agar tidak terjadi kerumunan di area pasar,” tegasnya.
Baca Juga: Di Tengah Larangan Mudik, Menhub BKS Kembali Buka Seluruh Moda Transportasi Mulai 7 Mei
Terkait pemeriksaan kendaraan masuk di perbatasan, Azis menugaskan jajarannya di Dinas Perhubungan agar betul-betul melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan bisa tegas jika terjadi pelanggaran.
“Petugas di lapangan baik dari Satpol PP ataupun Dishub didampingi aparat kepolisian dan TNI,” katanya.
Azis menambahkan, segala persiapan telah dilakukan Pemda Kota Cirebon sebelum melaksanakan PSBB, termasuk dalam hal anggaran juga telah disiapkan dari hasil rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang salah satunya adalah penerapan PSBB.
Baca Juga: Diusir dari Kontrakan, Dua Wanita Korban PHK asal Palembang Dirujuk ke Balai Kemensos
Pada pelaksanaan PSBB, kata Azis, pihaknya bersama Gugus Tugas Covid 19 akan intens melaksanakan patroli di sejumlah tempat dan kepada aparat ataupun petugas di lapangan, agar bersikap tegas dan jeli ketika ada hal-hal yang sekiranya membutuhkan penggalian informasi lebih dalam.
“Ada sekitar Rp 47 miliar hasil dari rasionalisasi anggaran dinas dan akan diposkan untuk penanganan Covid-19,” pungkasnya.***