PIKIRAN RAKYAT - Sebelumnya, beredar wacana terkait penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah, hal itu ditanggapi serius oleh Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Cirebon.
Menurut Ketua FHPTK Kabupaten Cirebon Sholeh Abdul Gofur, meski wacana tersebut tidak berdampak langsung, namun tenaga honorer masih banyak dibutuhkan oleh instansi-instansi pemerintah.
Sementara itu, forum honorer di Kabupaten Cirebon tengah memperjuangakan untuk mendapatkan pendapatan setiap bulan dari daerah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Selama ini, tenaga honorer hanya menerima upah sekitar Rp 300 ribu dan ia membantah tenaga honorer selama ini menerima anggaran dari dana APBD. Hal tersebut menyusul adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan pihak DPRD.
Kepada Pikiran-Rakyat.com, Sholeh Abdul Gofur menjelaskan, pihaknya membantah FHPTK selama ini tidak pernah menerima satu peser pun dari dana APBD.
"Saya berharap adanya klarifikasi terkait poin itu," bantahnya.
Sholeh menambahkan, dimana dalam poin 2 menyampaikan agar pembiayaan terkait honorarium guru dan tenaga kependidikan yang selama ini dibebankan kepada APBD agar dibebankan kepada anggaran APBN.
"Saya sudah mencoba untuk klarifikasi langsung ke ketua DPRD, namun sampai ini belum ada tanggapan terkait salah poin itu, " tandasnya.
Surat rekomendasi DPRD Dukungan Honorer.*
Sebelumnya, surat rekomendasi dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M. Luthfi tentang dukungan perjuangan guru dan tenaga kependidikan honor non kategori usia 35 tahun ke atas, dan masa mengabdi di sudah mencapai 7 tahun dikeluarkan pihak DPRD.
Rencananya, para honorer akan berpartisipasi dalam Rakornas yang akan dilaksanakan di daerah Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020 mendatang.***