PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Jawa Barat.
Rakor itu diselenggarakan dengan berlokasi di Bale Pasundan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jabar, Kota Bandung pada Kamis, 19 Maret 2020.
Dalam rakor tersebut, Kepala KPwBI Jabar Herawanto melaporkan bahwa pertumbuhan Jabar pada 2019 melambat dibanding 2018, yakni sebesar 5,07 persen.
Baca Juga: Hadapi Kemungkinan Terburuk dari Wabah, Ridwan Kamil Siapkan RSHS sebagai Rumah Sakit Khusus Pasien Covid-19
Sedangkan keseluruhan, KPwBI Jabar memperkirakan tahun ini perekonomian provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berada di rentang 4,6 hingga 5,1 persen.
Namun demikian, sejak awal 2020 kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak COVID-19.
Inilah yang akan menyebabkan ekonomi di triwulan I 2020 diperkirakan bias ke bawah pada rentang 3,7 hingga 4,1 persen.
"Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat," ujar Herawanto.
Baca Juga: Siap Layani Pasien Covid-19, Rumah Sakit Negeri di Ciayumajakuning Bersinergi Mencegah Wabah Virus Corona
"Sebagai upaya jangka pendek untuk mengurangi perlambatan ekonomi akibat COVID-19, KPwBI Jabar merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fisikal oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar," tambahnya.
Herawanto pun berpendapat bahwa industri perbankan di Jabar sudah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian karyawan.
Ini sebagai dukungan profesi perbankan pada agenda pemerintah, yakni social distancing alias jaga jarak interaksi sosial.
Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. Rina Indiastuti memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam penanggulangan Covid-19.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan menjadikan RSPU sebagai tempat penampungan dan perawatan pasien, serta mengkaji obat yang dapat menekan penyebaran Covid-19
"Kami melakukan tes lab COVID-19. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Unpad (RSPU) akan menjadi tempat penampungan dan perawatan pasien. Kami juga melakukan kajian produk obat yang berpotensi mengendalikan Covid-19," tutur Rina.
Menurut Kang Emil, Rakor Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 ini penting bagi Pemprov Jabar sebagai pengambil keputusan di daerah.
"Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi sehingga kami, pengambil keputusan, bisa mengambil keputusan yang cepat, akurat, terukur, dan rasional," ucap Kang Emil.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Video Presiden Amerika Serikat Donal Trump Tak Sadarkan Diri saat Berpidato, Tinjau Kebenaranya
Dalam rakor yang juga diikuti bupati/wali kota se-Jabar atau yang mewakili itu, Kang Emil mengingatkan semua pihak untuk disiplin menerapkan anjuran social distancing.
"Menjaga jarak interaksi sosial (kali ini) sifatnya baru dan tidak semua memahami, jadi tantangan hari ini (terkait COVID-19) bukan perawatan orang sakit, tapi edukasi dan membuat strategi pencegahan penularan," ucap Kang Emil.
Meskipun begitu, Kang Emil tak memungkiri bahwa anjuran bekerja di rumah tidak seluruhnya bisa diterapkan.
Selain itu, social distancing berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Video Seorang Pria Kejang dan Pingsan karena Dampak Covid-19 di Stasiun Pondok Cina, Simak Penjelasan Vice President PT KCI
"Memang saat dikampanyekan diam di rumah, tidak semua pelaku ekonomi bisa melakukan terutama pabrik. Jadi sampai detik ini (pemprov) masih perlu masukan, kira-kira langkah rekomendasi apa," kata Kang Emil.
"Saya juga titip (kepada) bupati/wali kota untuk berikan insentif pengurangan pajak hotel dan restoran. Jangan sampai pengunjungnya sedikit, pajak tidak ada insentif akhirnya cash flow industri restoran dan hotel tertinggal dan terjadi PHK. (Pengurangan pajak) bisa dilakukan minggu ini, secepatnya," tegasnya.
Dengan demikian, Kang Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.
Baca Juga: Kabar Pasar Tradisional Ditutup pada Masa Inkubasi Covid-19, Wali Kota Cirebon Beri Penuturan
"Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat," katanya.
Kang Emil menilai Pemprov Jabar masih membutuhkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
"Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji," terang Kang Emil seperti yang dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com melalui situs resmi Pemprov Jabar.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Video Hasil Penelitian Ilmuwan Australia Sebut Konsumsi Pisang Seharian Dapat Sembuhkan Covid-19, Simak Faktanya
"Dipersilakan ada pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD," tuturnya.
Kemudian agenda rakor itu dilanjutkan dengan Kang Emil menerima laporan dari para kepala daerah atau yang mewakili.
Beberapa kota dan kabupaten, di antaranya Kota Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Bekasi, hingga Kota Depok lewat video conference.
Baca Juga: Wacanakan Zonasi dan Prestasi Berimbang pada PPDB SMP, Kadisdik Kabupaten Cirebon: Draftnya Masih Dibahas
Berdasarkan hasil pelaporan itu, berbagai kondisi yang ditemukan di daerah dilaporkan, mulai dari update ODP (Orang Dalam Pemantauan), imbauan social distancing dan bekerja di rumah, sulitnya mendapatkan masker dan hand sanitizer serta APD tenaga kesehatan, laporan stok kebutuhan pokok terutama kebutuhan gula pasir, hingga turunnya okupansi hotel. ***