Apa yang disampaikan anggota kabinet itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Perlindungan Hukum Franc Weerwind.
Dia membenarkan laporan lembaga penyiaran RTL, pemerintah Belanda berencana membuat pernyataan permintaan maaf resmi pada Desember 2022.
Baca Juga: Twitter Diduga Kehilangan 1 Juta Pengguna Sejak Elon Musk Mengambil Alih Perusahaan Itu
RTL melaporkan bahwa pemerintah juga berencana untuk menghabiskan 200 juta euro (Rp3 triliun) untuk dana yang mempromosikan kesadaran tentang peran kekuatan kolonial dalam perbudakan.
Selain itu, mereka juga akan menggelontorkan dana sebesar 27 juta euro (Rp417 miliar) untuk membuka museum perbudakan.
Keputusan tersebut mengikuti rekomendasi tahun lalu oleh panel penasihat bahwa pemerintah mengakui adanya perdagangan budak transatlantik abad ke-17 sampai abad ke-19.
Baca Juga: Pertandingan Besar Meriahkan Ultah ke-105 Lapang Golf Dago Heritage 1917 di Kota Bandung
Tindakan itu pun diakui merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemerintah Belanda perlu meminta maaf.
"Ini adalah momen besar dan momen indah," ucap Franc Weerwind.
"Dengan meminta maaf, pemerintah akan membuka halaman untuk masa depan bersama. Anda melakukan itu bersama-sama dan Anda melakukannya dengan membuat pernyataan ini," katanya menambahkan, seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com mengutip berita Reuters, Sabtu, 5 November 2022.***a