Network
PR CIREBON- Pada hari Kamis, 23 September 2021, kepala hak asasi manusia PBB memperingatkan bahwa Myanmar menghadapi prospek yang mengkhawatirkan dari perang saudara yang meningkat ketika pemberontakan terhadap junta militer meluas.
Michelle Bachelet mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa waktu hampir habis bagi negara-negara lain untuk meningkatkan upaya memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Myanmar.
Seperti diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada awal Februari lalu, yang kemudian memicu pemberontakan nasional yang coba dihancurkan oleh junta.
Baca Juga: Warga Arab Saudi Nikmati Wisata Baru, Kapal Pesiar di Sepanjang Pantai Laut Merah
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari CNA, serangan terhadap militer telah meningkat sejak anggota parlemen digulingkan oleh para jenderal dengan menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Michael Bachelet mengatakan situasi hak asasi manusia telah memburuk secara signifikan sebagai dampak dari kudeta yang "menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri".
"Konflik, kemiskinan, dan dampak pandemi meningkat tajam, dan negara menghadapi pusaran penindasan, kekerasan, dan keruntuhan ekonomi," katanya.
Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot 24 September 2021: Aries Perhatikan Orang Sekeliling, Cancer Berserah Diri
Dihadapkan dengan "penindasan luar biasa terhadap hak-hak dasar", gerakan perlawanan bersenjata pun tumbuh.
"Tren yang mengganggu ini menunjukkan kemungkinan yang mengkhawatirkan dari perang saudara yang meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut, Bachelet mendesak negara-negara untuk mendukung proses politik yang akan melibatkan semua pihak, dengan mengatakan blok ASEAN dan kekuatan berpengaruh harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk membalikkan kudeta militer.
Baca Juga: Berikan Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Devano Danendra, Begini Untaian Doa Iis Dahlia
"Stabilitas Myanmar dan jalan menuju demokrasi dan kemakmuran telah dikorbankan selama beberapa bulan terakhir ini untuk memajukan ambisi elit militer yang memiliki hak istimewa dan mengakar," ucapnya.
"Konsekuensi nasionalnya mengerikan dan tragis - konsekuensi regional juga bisa sangat besar. Komunitas internasional harus melipatgandakan upayanya untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas sebelum terlambat."
Ia pun mengatakan lebih dari 1.100 orang kini dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta, sementara lebih dari 8.000 lainnya, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 masih ditahan.
Mantan presiden Chili itu mendesak semua pihak, tetapi terutama militer, untuk mengizinkan akses tidak terbatas ke bantuan kemanusiaan, dan menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik.
Dia menyerukan semua angkatan bersenjata untuk melindungi warga sipil dan mengatakan penggunaan serangan udara dan artileri di daerah pemukiman harus segera dihentikan.***
