Network
PR CIREBON- Inggris berencana mendorong para pemimpin dunia untuk mempertimbangkan sanksi baru terhadap Taliban ketika kelompok ekonomi maju G7 bertemu pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 untuk membahas krisis di Afghanistan.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang saat ini memimpin kelompok yang mencakup Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, Jepang dan Kanada, pada Minggu, menyerukan pertemuan virtual, setelah pengambilalihan cepat Afghanistan oleh Taliban.
Inggris percaya G7 harus mempertimbangkan sanksi ekonomi dan menahan bantuan jika Taliban melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membiarkan Afghanistan digunakan sebagai surga bagi militan.
Baca Juga: Taeyeon SNSD Ungkap Tentang Rutinitas Hariannya, Sebut Olahraga Setiap Hari Itu Penting
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari India Today, hal itu disampaikan menurut seorang pejabat pemerintah Inggris, yang berbicara dengan syarat anonim, dan diplomat Barat kedua.
Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa Taliban tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pasukan AS yang mengendalikan bandara Kabul.
Joe Biden mengatakan, Taliban sebagian besar telah memenuhi janji mereka untuk membiarkan orang Amerika mencapai bandara dengan selamat.
Baca Juga: Diantara Komandan Tertinggi Taliban, Berikut Kandidat yang Mungkin Jadi Presiden Afghanistan
Ditanya apakah dia akan mendukung dorongan Inggris untuk sanksi jika Taliban melakukan pelanggaran, Joe Biden memberikan jawaban 'iya'.
"Jawabannya adalah ya. Itu tergantung pada perilakunya," ujarnya.
Seperti diketahui, militan Taliban menguasai Kabul akhir pekan lalu dalam pergolakan yang membuat warga sipil dan sekutu militer Afghanistan melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
Baca Juga: Turki Sebut Afghanistan sebagai Alat untuk Agenda Global yang Lebih Besar dalam Menguasai Dunia
Banyak yang takut akan kembalinya interpretasi keras hukum Islam yang diberlakukan selama pemerintahan Taliban sebelumnya yang berakhir 20 tahun lalu.
"Sangat penting bahwa komunitas internasional bekerja sama untuk memastikan evakuasi yang aman, mencegah krisis kemanusiaan dan mendukung rakyat Afghanistan untuk mengamankan keuntungan dari 20 tahun terakhir," kata Boris Johnson di Twitter pada hari Minggu.
Adapun sanksi terhadap Taliban, kata seorang diplomat Barat tidak mungkin diterapkan segera.
Baca Juga: Pelajar Perempuan Afghanistan Sebut Tak Melihat Masa Depan di Negaranya Usai Pengambilalihan Taliban
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pertama kali mengangkat kemungkinan sanksi untuk menekan Taliban pekan lalu.
Sementara itu, Joe Biden, yang mendapat kecaman di dalam dan luar negeri karena penanganan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, pekan lalu mengatakan para pemimpin G7 akan melakukan pendekatan bersama terhadap Taliban.
Ia menambahkan, telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Boris Johnson, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Karier Keuangan 23 Agustus 2021: Leo Pendapatan Meningkat
Media Inggris melaporkan, Boris Johnson berencana untuk mendorong Joe Biden untuk memperpanjang tenggat waktu 31 Agustus untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan sehingga lebih banyak orang dapat dievakuasi.
Pada hari Minggu, Joe Biden mengatakan militer AS sedang mendiskusikan kemungkinan perpanjangan tenggat waktu, tetapi berharap itu tidak perlu.
Dia mengatakan Washington akan mempertimbangkan perpanjangan jika diminta oleh sekutu G7, tetapi bekerja sama dengan negara-negara itu dan lainnya untuk membantu mengevakuasi warganya.
Baca Juga: Shopee Gandeng Bintang Internasional Jackie Chan dan Joe Taslim di Iklan Shopee 9.9 Terbaru!
Militer AS sebelumnya pada hari Minggu mengatakan telah memerintahkan pesawat komersial untuk membantu mengangkut orang-orang yang telah dievakuasi dari Afghanistan.
Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa dia dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bekerja dengan negara lain untuk menetapkan "kondisi yang sulit" untuk setiap kerjasama dengan atau pengakuan Taliban.
Hal itu berdasarkan perlakuan mereka terhadap perempuan dan anak perempuan dan catatan hak asasi manusia secara keseluruhan.***
