“Kami tidak bisa membiarkan militer terus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun kepada AFP.
“Sudah waktunya bagi PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan,” sambungnya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan kepemimpinan sipil pada 1 Februari, melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 900 orang, menurut kelompok pemantau lokal.
Kyaw Moe Tun dengan penuh semangat menolak kudeta dan menepis klaim junta bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar. Sementara, PBB masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.
Perwakilan itu dipecat oleh junta pada Februari, sehari setelah dia memberi hormat tiga jari di Majelis Umum PBB menyusul pidato berapi-api yang menyerukan kembalinya pemerintahan sipil.
Gerakan “Hunger Games” banyak digunakan oleh para demonstran pro-demokrasi.
Kyaw Moe Tun, yang telah berulang kali menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kerusuhan di Myanmar, mengatakan kemarin pihak berwenang AS telah meningkatkan keamanannya setelah ancaman nyata dibuat terhadapnya.
"Ada laporan ancaman terhadap saya," katanya.