Tidak ada rincian yang diberikan, tetapi Tiongkok telah membantah tuduhan penahanan sewenang-wenang dan kerja paksa di wilayah barat jauh Xinjiang.
Mereka juga akan semakin serius menanggapi sanksi terhadap perusahaan dan pejabat dengan larangan visa dan hubungan keuangannya sendiri.
Departemen Perdagangan AS memberikan tanggapannya dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat 9 Juli 2021.
Disebutkan, perusahaan elektronik dan teknologi dan bisnis lainnya membantu memungkinkan kampanye penindasan Beijing, penahanan massal dan pengawasan teknologi tinggi terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.
Hukuman tersebut melarang orang Amerika Serikat menjual peralatan atau barang lain ke perusahaan.
AS telah meningkatkan sanksi keuangan dan perdagangan atas perlakuan Tiongkok terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya bersama dengan tindakan kerasnya terhadap demokrasi di kota semi-otonom Hong Kong.
Pemerintah Tiongkok sejak 2017 telah menahan satu juta orang atau lebih di Xinjiang.
Kritikus menuduh Tiongkok mengoperasikan kerja paksa dan melakukan penyiksaan dan sterilisasi paksa karena diduga berusaha mengasimilasi kelompok etnis minoritas Muslim.