Network
PR CIREBON – Kekacauan yang terjadi di Myanmar akibat kudeta oleh militer yang kemudian diprotes rakyat masih belum berakhir.
Militer Myanmar telah menangkap dan menembak ratusan orang dari berbagai kalangan yang melakukan protes terhadap kudeta.
Kini, militer Myanmar kembali menangkap rakyatnya, namun alih-alih pengunjuk rasa, yang ditangkap adalah pengacara yang membela tahanan politik.
Baca Juga: Kim Jong Un Akui Korea Utara Alami Kekurangan Pangan, Pengamat: Rezim Telah Kehilangan Kendali...
Dalam sebulan terakhir, setidaknya lima pengacara telah ditangkap di seluruh Myanmar karena membela politisi dan aktivis.
Pada akhir Mei, misalnya, polisi menangkap Thein Hlaing Tun, pengacara untuk ketua Dewan Naypyidaw yang digulingkan Myo Aung, seorang terdakwa bersama Aung San Suu Kyi.
Sejak kudeta, rezim militer telah membunuh sekitar 883 pengunjuk rasa sipil dan menangkap, mendakwa atau menghukum lebih dari 6.000 lawan.
Baca Juga: 3 Zodiak Ini Harus Berjuang Lalui Minggu yang Berat Selama 28 Juni-4 Juli 2021
Hal itu diutarakan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang terus memantau situasi.
Thein Hlaing Tun dan lima pengacara lainnya bersama klien mereka ditangkap dan didakwa berdasarkan pasal 505A, yakni tuduhan penghasutan yang membawa hukuman penjara tiga tahun.
Khin Maung Zaw, kepala tim pembela Aung San Suu Kyi, mengatakan Myo Aung tidak diberitahu tentang penangkapan itu sampai dia bertemu dengan pengacara lain pada 7 Juni.
Baca Juga: AstraZeneca Uji Coba Vaksin Lagi, Sebut Lakukan Perubahan Genetik Agar Efektif untuk Varian Beta
“Kemudian dia menunjuk pengacara baru di antara kami,” kata Khin Maung Zawm dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
Ia mengakui merasa khawatir pada pengacara lain dan menyebut situasinya menjadi sangat sulit karena bahaya dilecehkan atau ditangkap, juga adanya ketidaksepakatan internal tentang bagaimana melanjutkan sistem hukum.
Segera setelah itu, pada 28 Mei, seorang pengacara dari Wilayah Ayeyarwady ditangkap selama persidangan saat membela seorang pembangkang politik.
Menurut media lokal, dia telah menerima beberapa klien terkenal, termasuk pengawas rumah sakit yang mogok daripada bekerja di bawah rezim militer. Dia juga didakwa di bawah bagian 505A.
Kemudian pada 2 Juni, pengacara Thet Tun Oo ditangkap di negara bagian Kachin saat mencoba menghadiri persidangan.
Dia dikabarkan mewakili lebih dari 100 tahanan politik, termasuk anggota yang ditahan dari pemerintah negara bagian Kachin.
Baca Juga: Manny Pacquiao Balas Sindiran Floyd Mayweather yang Mengejeknya Usai Bertarung dengan Logan Paul
“Setelah dia ditangkap, kami pergi ke tempat persembunyian, tetapi kami juga masih berusaha untuk terus mempertahankan kasus ini,” ungkap seorang sumber yang menolak disebutkan namanya.
Ketika pengacara akan membela kasus, sumber itu mengungkap bahwa aparat berseragam sering memotret dan merekam mereka dengan cara yang mengintimidasi.
Pengacara wanita pun menjadi terlalu takut untuk pergi ke pengadilan sendirian.
Baca Juga: 4 Zodiak yang Mudah Move On, Apakah Kamu Termasuk?
Pada 12 Juni, dua pengacara ditangkap di negara bagian Kayin ketika mencoba menyeberangi perbatasan ke Thailand, setelah mengetahui bahwa mereka dicari oleh militer.
Nilar dan Phone Myat Thu adalah bagian dari tim hukum menteri kepala negara bagian Kayin, yang dicopot dari jabatannya dan didakwa bersama dengan sebagian besar pemimpin sipil pada Februari.
Seorang teman dekat kedua pengacara mengatakan dia menerima telepon dari teman bersama lainnya sekitar tengah malam, memberitahunya tentang penangkapan itu.
Baca Juga: Drakor tvN 'Mine' Raih Rating Tertinggi di Episode Terakhirnya
“Kedua pengacara itu bersembunyi di Myawaddy karena mereka mendengar mereka akan segera ditahan. Sampai hari ini, kami belum melihat atau bertemu mereka,” tuturnyanya.
Seperti yang lain, mereka telah didakwa berdasarkan pasal 505A.
“Kami merasa seperti tidak ada aturan hukum. Jika pengacara ditangkap seperti itu, kita harus memiliki kesempatan untuk bertemu dan melihat mereka. Sekarang, tidak ada yang bisa melindungi kami, bahkan hukum pun tidak bisa melindungi hak kami,” keluhnya.***
