Network
Awal pekan ini, pemerintah kota Yerusalem mengeluarkan serangkaian perintah pembongkaran kepada penduduk daerah al-Bustan di Silwan.
Keluarga yang terkena dampak, yang terdiri dari sekitar 1.500 orang, diberi waktu 21 hari untuk mengungsi dan menghancurkan rumah mereka sendiri.
Kegagalan untuk melakukannya berarti pemerintah kota akan menghancurkan rumah-rumah dan keluarga harus menanggung biaya pembongkaran.
Sejak 2005, penduduk al-Bustan telah menerima peringatan untuk menghancurkan hampir 90 rumah dengan dalih membangun tanpa izin, demi organisasi pemukim yang berusaha mengubah tanah itu menjadi taman nasional dan menghubungkannya dengan "Kota Taman Daud”.
Menurut Grassroots Al-Quds Jerusalem, sebuah LSM Palestina, pembongkaran rumah dan pemindahan paksa yang diperintahkan pengadilan adalah taktik yang digunakan untuk mengusir penduduk Palestina.
Baca Juga: Jadwal Acara di RCTI, SCTV, dan NET TV Hari Jumat, 11 Juni 2021: Jangan Lewatkan Konser Opening Euro
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 10 Juni 2021, organisasi hak-hak Palestina Al-Haq mengatakan orang-orang Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki merupakan mayoritas penduduk.
Tetapi “undang-undang zonasi Israel telah mengalokasikan 35 persen dari luas tanah untuk pembangunan pemukiman ilegal oleh pemukim Israel”.
52 persen lainnya dari luas lahan telah "dialokasikan sebagai 'kawasan hijau' dan 'daerah yang tidak direncanakan' di mana konstruksi dilarang," kata pernyataan itu.
