Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi Serukan Boikot Olimpiade Beijing: Jangan Hormati Pemerintah Tiongkok

- 19 Mei 2021, 15:15 WIB
Ketua parlemen AS Nancy Pelosi menyerukan boikot Olimpiade Beijing di Tiongkok karena tuduhan genosida muslim Uighur.
Ketua parlemen AS Nancy Pelosi menyerukan boikot Olimpiade Beijing di Tiongkok karena tuduhan genosida muslim Uighur. /Reuters/ Evelyn Hockstein

PR CIREBON – Ketua parlemen Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi pada Selasa, 18 Mei waktu setempat menyerukan boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, Tiongkok.

Pelosi mengkritik Tiongkok atas apa yang disebutnya pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan para pemimpin global yang mendukung dan hadir pada Olimpiade Beijing akan kehilangan otoritas moral mereka.

Pelosi semakin vokal tentang pemboikotan Olimpiade atau pemindahan tuan rumah dari Beijing, Tiongkok ke negara lain, dan mengecam perusahaan-perusahaan Amerika.

Baca Juga: Wimar Witeolar Tutup Usia, AHY: Jasa Bung Wimar Akan Selalu Dikenang

Alasan yang dikemukakannya adalah diamnya mereka tentang apa yang oleh Departemen Luar Negeri AS sebut sebagai genosida Uighur dan etnis minoritas lainnya di Tiongkok, dan bersekongkol dengan pemerintah Tiongkok.

Pelosi yang berasal dari Partai Demokrat itu mengatakan pada sidang bipartisan kongres agar kepala negara di seluruh dunia menghindari gelaran Olimpiade Beijing, yang dijadwalkan pada Februari tahun depan.

"Apa yang saya usulkan, dan bergabung dengan mereka yang mengusulkan, adalah boikot diplomatik. Jangan menghormati pemerintah Tiongkok dengan meminta kepala negara pergi ke Tiongkok," kata Pelosi.

Baca Juga: Akhiri Kontrak dengan Source Music, GFRIEND Diambang Pembubaran

"Untuk kepala negara yang pergi ke Tiongkok di mana genosida sedang berlangsung, benar-benar menimbulkan pertanyaan: otoritas moral apa yang Anda miliki untuk berbicara lagi tentang hak asasi manusia di mana pun di dunia ini?" ujarnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.

Panel independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada 2018 telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, Tiongkok.

Beijing menggambarkan kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme, dan dengan tegas menolak tuduhan pelecehan dan genosida.

Baca Juga: Berhati-hatilah! Bekerja Lembur Setiap Hari Disebut Bisa Tingkatkan Risiko Kematian Dini, Menurut Laporan WHO

Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Liu Pengyu, mengatakan kepada bahwa upaya AS untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok selama Olimpiade pasti gagal.

"Saya bertanya-tanya apa yang membuat beberapa politisi AS berpikir bahwa mereka sebenarnya memiliki apa yang disebut 'otoritas moral'?

“Mengenai masalah hak asasi manusia, mereka tidak dalam posisi, baik secara historis maupun saat ini, untuk membuat kritik yang tidak berdasar terhadap Tiongkok," kata Liu.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Hidup Wimar Witoelar, Mantan Juru Bicara Presiden ke-5 Abdurrahman Wahid

Anggota Kongres dari Partai Republik, Chris Smith, yang memimpin sidang tersebut, mengatakan para sponsor harus dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres dan dimintai pertanggungjawaban.

"Bisnis besar ingin menghasilkan banyak uang, dan tampaknya tidak peduli kekejaman apa pun, bahkan genosida, yang dilakukan oleh negara tuan rumah," imbuh Smith.

Anggota Kongres Demokrat, Jim McGovern, menambahkan bahwa Olimpiade harus ditunda untuk memberikan waktu kepada Komite Olimpiade Internasional agar gekaran acara tersebut pindah ke negara yang ia sebut pemerintahnya tidak melakukan kekejaman.

Baca Juga: Gedung Pencakar Langit Setinggi 300 Meter di Tiongkok Bergetar, Sebabkan Kepanikan di Pusat Kota Shenzhen

"Jika kita bisa menunda Olimpiade setahun karena pandemi, kita pasti bisa menunda Olimpiade selama setahun karena genosida," kata McGovern, mengacu pada keputusan Jepang dan IOC untuk menunda Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo karena Covid-19.

Tuntutan untuk dilakukannya boikot Olimpiade Beijing semakin meningkat.

Bulan lalu, Senator Republik Mitt Romney memperkenalkan amandemen undang-undang yang lebih luas untuk melawan Tiongkok yang akan menerapkan boikot diplomatik AS.

Baca Juga: Tips Belanja Online Agar Hemat dan Untung, Salah Satunya Cari Barang Bekas

Koalisi aktivis hak asasi manusia juga menyerukan para atlet untuk memboikot Olimpiade dan menekan IOC.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya berharap untuk mengembangkan pendekatan bersama dengan sekutu untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Beijing.

Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berulang kali mengatakan masalah tersebut belum dibahas dalam diskusi.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Channel News Asia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah