Network
PR CIREBON – Palestina saat ini tengah dilanda kesulitan untuk melindungi warganya dari ancaman virus Covid-19.
Pasalnya, upaya vaksinasi dari Pemerintah Palestina yang seharusnya bisa melindungi rakyat dari pandemi Covid-19, malah tersendat biaya.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, rencana vaksinasi Covid-19 Palestina menghadapi kekurangan dana sebesar 30 juta dolar Amerika, atau setara dengan Rp424.980.000.000.
Bahkan, kata Bank Dunia, kekurangan biaya tersebut terjadi setelah memperhitungkan dukungan dari skema vaksin global untuk ekonomi yang lebih miskin.
Israel, pemimpin dunia dalam hal kecepatan vaksinasi itu, mungkin dapat mempertimbangkan untuk menyumbangkan kelebihan dosis kepada Palestina.
Hal itu, disebut Bank Dunia, untuk membantu mempercepat peluncuran vaksin di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
Baca Juga: Masih Pertanyakan Asal Usul Virus Corona, AS Desak Tiongkok Berikan Data Asli Soal Covid-19
"Untuk memastikan ada kampanye vaksinasi yang efektif, otoritas Palestina dan Israel harus berkoordinasi dalam pembiayaan, pembelian dan distribusi vaksin Covid-19 yang aman dan efektif," terangnya.
Otoritas Palestina (PA) berencana untuk melindungi 20 persen warga Palestina melalui program berbagi vaksin COVAX.
Pejabat PA berharap untuk mendapatkan vaksin tambahan untuk mencapai cakupan 60 persen.
Perkiraan biaya menunjukkan bahwa “total sekitar 55 juta dolar Amerika akan dibutuhkan untuk menutupi 60 persen populasi, di mana terdapat kesenjangan sebesar 30 juta dolar Amerika,” ujar Bank Dunia, menyerukan bantuan donor tambahan.
Palestina mulai vaksinasi bulan ini dan telah menerima sumbangan kecil dari Israel, Rusia, dan Uni Emirat Arab.
Tetapi, sekitar 32.000 dosis yang diterima hingga saat ini jauh dari 5,2 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Baca Juga: Pengungsi Banjir Jakarta ada yang Positif Covid-19, Anies Baswedan: Antisipasi Sudah Dilakukan
Palestina dan kelompok hak asasi menuduh Israel mengabaikan tugasnya sebagai kekuatan pendudukan dengan tidak memasukkan Palestina dalam program penyuntikannya.
Para pejabat Israel mengatakan bahwa di bawah perjanjian perdamaian Oslo, kementerian kesehatan PA bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang di Gaza dan bagian Tepi Barat yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas.
Israel membuka kembali sebagian ekonominya pada hari Minggu setelah meluncurkan salah satu program vaksinasi tercepat di dunia.
Baca Juga: Penelitian Terbaru: Covid-19 Ternyata Sebabkan Kerusakan Mata pada Pasien yang Kondisinya Parah
Ini telah memberikan vaksin Pfizer Inc. kepada 9,1 juta warganya, dan memiliki persediaan terpisah dari sekitar 100.000 dosis vaksin Moderna Inc.
Meskipun PA mengharapkan untuk menerima pengiriman awal COVAX dalam beberapa minggu, program tersebut berisiko gagal, terutama karena kurangnya dana.
PA mengatakan pihaknya memiliki kesepakatan pasokan dengan Rusia dan pembuat obat AstraZeneca, tetapi dosisnya lambat.
"Dari perspektif kemanusiaan, Israel dapat mempertimbangkan untuk menyumbangkan dosis ekstra yang telah diperintahkan agar tidak akan digunakan," kata Bank Dunia.
Kementerian kesehatan PA mengatakan pada hari Jumat bahwa Israel telah setuju untuk memvaksinasi 100.000 warga Palestina yang secara teratur menyeberang ke Israel untuk bekerja.
Keputusan untuk memvaksinasi pekerja Palestina harus segera dibuat, Nachman Ash, tsar virus corona Israel, mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu.
“Dari sudut pandang medis, kami pikir memvaksinasi pekerja Palestina adalah hal yang tepat untuk dilakukan,” pungkasnya. ***
