Network
PR CIREBON- Kepala organisasi Muslim utama Prancis pada Kamis, 21 Januari 2021 mengecam langkah "sepihak" oleh tiga kelompok Islam untuk tidak menandatangani piagam anti-ekstremisme
Yang diperjuangkan oleh Presiden Emmanuel Macron.
Presiden Emmanuel Macron ingin kelompok-kelompok Muslim Prancis menandatangani piagam tersebut, saat ia berupaya mengamankan sistem sekuler Prancis.
Baca Juga: Sempat Dilarang Donald Trump, Joe Biden Wajibkan Pemakaian Masker di Transportasi Umum AS
Setelah serentetan serangan dituduhkan pada kelompok radikal Islam pada tahun 2020 lalu.
Akan tetapi, Komite Koordinasi Muslim Turki di Prancis (CCMTF) dan Konfederasi Islam Milli Gorus (CMIG), yang keduanya melayani warga asal Turki,
Serta gerakan Iman dan Praktik, Rabu malam mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima, atau mendaftar ke piagam.
Baca Juga: Sempat Ramal Rumah Tangga Celine Evangelista dan Stefan William, Begini Kata Mbak You
"Melalui tindakan berulang ini, kelompok ... semua berisiko dianggap bertanggung jawab atas situasi perpecahan ini," kata Mohamed Moussaoui,
Presiden Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), kelompok utama untuk kelompok Muslim Prancis.
Penolakan ini "sepertinya tidak akan memberikan kepastian ... pada keadaan badan perwakilan agama Muslim", tambahnya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari France24.
Baca Juga: Tidak Sempat Berjemur? Jangan Khawatir, Vitamin D Bisa Diperoleh dari 5 Makanan Ini
Seorang sumber yang dekat dengan masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa tiga kelompok yang menolak menandatangani piagam tersebut
Sangat prihatin tentang definisi campur tangan asing dalam agama dan definisi politik Islam.
Perselisihan itu terjadi pada saat ketegangan diplomatik yang parah antara Prancis dan Turki, dimana Presiden Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali mengecam upaya Macron untuk menindak radikal Islam di negara itu.
Baca Juga: Soroti Sebab Banjir di Indonesia, Musni Umar: Pernyataan LAPAN Bukti yang Dapat Dipercaya
Milli Gorus, sebuah gerakan pan-Eropa untuk diaspora Turki, dipandang terinspirasi oleh gagasan mendiang perdana menteri Necmettin Erbakan,
Yang dianggap sebagai bapak politik Islam di Turki dan mentor Erdogan.
"Kami percaya bahwa bagian dan rumusan tertentu dalam teks yang dikirimkan kemungkinan akan melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Prancis dan bangsa," kata ketiga kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
"Lebih jauh, beberapa pernyataan merugikan kehormatan Muslim, dengan nada menuduh dan meminggirkan."
Baca Juga: Pemerintahan Presiden Joe Biden Hentikan Deportasi Imigran yang Tidak Berdokumen
Klarifikasi penting
Lima dari sembilan kelompok yang membentuk CFCM, sebuah badan yang dibentuk hampir 20 tahun lalu untuk memungkinkan dialog antara pemerintah dan komunitas Muslim
Telah menandatangani piagam tersebut setelah berminggu-minggu mendapat perdebatan sengit.
Tetapi kegagalan CFCM sejauh ini menunjukkan front yang sepenuhnya bersatu berisiko merampas inisiatif konsensus dalam komunitas Muslim yang seharusnya disorot.
Baca Juga: Wajib Tahu, Stres dan Depresi Dapat Pengaruhi Efek Vaksin Virus Corona
Namun sumber pemerintah bersikeras bahwa penolakan kelompok tersebut tidak akan melemahkan proses, menambahkan bahwa "topengnya akan lepas".
"Klarifikasi penting sedang dibuat," kata sumber itu.
Piagam tersebut menolak "menginstrumentalisasi" Islam untuk tujuan politik dan menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita.
Baca Juga: Sempat Hilang, Polisi Italia Temukan Salinan Lukisan Mundi abad ke 16 Leonardo da Vinci
Sementara mencela praktik-praktik seperti sunat perempuan, kawin paksa atau "sertifikat keperawanan" untuk pengantin wanita.
Macron mencela promosi "Islam politik" di Prancis pada November tahun lalu setelah seorang guru dipenggal di luar sekolahnya.
Dia telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berbicara.
Baca Juga: Tanggapi Pandji Pragiwaksono Soal NU dan Muhammadiyah, Gus Mis: Salah Gaul
Serangan itu memicu tindakan keras terhadap masjid ekstremis dan asosiasi Islamis, bersama dengan pertahanan kuat sekularisme Perancis.***
