Network
PR CIREBON – Pemilihan Umum (Pemilu) di Palestina dikabarkan akan segera dilaksanakan. Namun ternyata, faksi partai yang ada masih berseteru.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengambil risiko besar dengan menyerukan pemilihan umum baru sebelum menyelesaikan perselisihannya dengan Hamas.
Abbas sangat menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengadakan pemilihan presiden atau parlemen selama perselisihan dengan Hamas masih belum terselesaikan.
Baca Juga: Antisipasi Serangan Tiongkok, Taiwan Gelar Latihan Militer di Kota Hsinchu
Perebutan kekuasaan antara faksi Fatah Abbas dan Hamas meningkat setelah gerakan Islam memenangkan pemilihan parlemen bulan Januari 2006 lalu.
Beberapa perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani antara kedua pihak yang bersaing selama 14 tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan.
Tahun lalu, Abbas memutuskan untuk memperbarui upaya rekonsiliasi. Dia mengutus Jibril Rajoub, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah, untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat Hamas di Turki, Qatar dan Mesir.
Baca Juga: Soroti Bencana Awal Tahun, Hidayat Nur Wahid: Ya Allah Selamatkan Bangsa ini
Upaya itu terhenti setelah keputusan Abbas tiga bulan lalu untuk memulihkan keamanan dan hubungan sipil dengan Israel.
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Jerussalem Post, dalam beberapa hari mendatang, para pemimpin Fatah dan Hamas diperkirakan akan kembali ke Kairo untuk membahas persiapan pemilihan umum.
Diskusi akan fokus pada cara-cara mengakhiri perselisihan antara Fatah dan Hamas, yang para pemimpinnya tidak berniat menyerahkan kendali atas Jalur Gaza.
Baca Juga: Perlukah Konsumsi Zinc untuk Lindungi Diri dari Covid-19? Ini Kata Para Pakar
Mengingat jurang yang lebar antara kedua belah pihak, sulit untuk melihat bagaimana mereka dapat mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu dekat.
Hamas didukung oleh Iran, yang mulanya tidak mungkin mendukung partisipasi dalam pemilihan yang diadakan di bawah payung Kesepakatan Oslo.
Jika diskusi Fatah-Hamas di Kairo gagal, sulit untuk melihat bagaimana Abbas dapat melanjutkan rencananya untuk mengadakan pemilihan.
Fatah dan Hamas masih perlu mencari solusi untuk sejumlah masalah yang diperdebatkan, dan mereka sepertinya tidak punya banyak waktu.
Baca Juga: Minta Mbak You Ditangkap, Husin Shihab: Nanti Ada Peramal Baru Seenaknya Main Ramal
Pemilihan parlemen dijadwalkan pada 22 Mei, sedangkan pemilihan presiden diperkirakan berlangsung pada 31 Juli.
Akankah Hamas mengizinkan pemilihan bebas di Jalur Gaza? Akankah pasukan keamanan Otoritas Palestina mengizinkan kandidat Hamas untuk beroperasi dengan bebas di Tepi Barat?
Bahkan jika dia berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Hamas, Abbas masih akan menghadapi tantangan besar lainnya.
Beberapa pembantunya mengatakan bahwa Abbas mengumumkan pemilihan hanya untuk menenangkan Uni Eropa.
Baca Juga: Basarnas Tutup Pencarian Korban Longsor di Sumedang Usai Temukan 40 Total Korban Jiwa
Abbas juga ingin menunjukkan kepada pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden bahwa Palestina serius dalam melaksanakan reformasi dan mengadakan pemilihan bebas.
Sementara itu, publik Palestina tampaknya tidak terlalu antusias dengan gagasan mengadakan pemilihan baru, terutama pada saat ekonomi sangat buruk akibat penguncian Covid-19.
Banyak orang Palestina yang meragukan niat Abbas tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan dan kondisi mereka. ***
