Network
PR CIREBON – Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk mengambil sebuah tindakan eksekutif dan membatalkan sejumlah keputusan kontroversial.
Biden akan membatalkan apa yang pernah dilakukan oleh Donald Trump dan para pendahulu usai resmi dilantik.
Hal itu dimaksudkan untuk segera mengakhiri badai pandemi virus corona yang sedang menyebar tidak terkendali.
Baca Juga: Penyebab Banjir di Kalimantan Barat, Ini Analisanya yang dilakukan oleh LAPAN
Pada pembukaan nanti, akan menandai aksi eksekutif selama 10 hari, Biden akan berusaha bertindak secara cepat untuk menstabilkan kondisi di Amerika Serikat setelah masa kepresidenan Donald Trump tanpa harus menunggu Kongres.
Salah satu Kepala Staf Biden, Ron Klain mengatakan, setelah resmi dilantik, Biden akan berupaya untuk mengakhiri pembatasan yang dilakukan Donald Trump pada imigrasi ke AS dari beberapa negara yang bermayoritas Muslim.
Tak hanya itu, Joe Biden juga akan membuat AS untuk bergabung kembali dalam kesepakatan iklim Paris serta mengkampanyekan penggunaan masker di properti federal dan selama perjalanan antarnegara.
Baca Juga: Soal Mbak You Dipolisikan, Husin Shihab: Jangan-jangan Benar Suruhan Partai Oposisi?
Hal tersebut merupakan satu di antara selusin tindakan yang telah direncanakan Joe Biden dan akan dilakukan Biden pada hari pertamanya sebagai Presiden AS di Gedung Putih.
"Tindakan eksekutif ini akan memberikan bantuan kepada jutaan orang Amerika yang berjuang dalam menghadapi krisis ini," kata Klain dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.
"Presiden terpilih Biden akan mengambil sejumlah tindakan, tidak hanya untuk membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump. tetapi juga untuk mulai memajukan negara kita (Amerika Serikat)," sambung Klain dalam memo tersebut.
Baca Juga: BNPB Sebut Korban Jiwa Akibat Gempa Bumi di Sulawesi Barat Bertambah Menjadi 73 Orang
"Pencapaian penuh" dari tujuan Biden akan membutuhkan Kongres untuk bertindak, kata Klain, termasuk tagihan bantuan virus sebesar US $1,9 triliun Dolar AS (sekitar Rp16,8 kuadriliun) yang dia uraikan pada hari Kamis.
Klain juga mengatakan bahwa Biden juga akan mengusulkan RUU reformasi imigrasi yang komprehensif kepada anggota parlemen pada hari pertamanya menjabat sebagai Presiden AS.
Klain juga mengatakan, Biden akan menandatangani perintah terkait wabah Covid-19 yang bertujuan untuk membuka kembali sekolah dan bisnis serta memperluas pengujian virus.
Baca Juga: Pemerintah Rilis 17 Kelompok Masyarakat yang Tidak Bisa Diberikan Vaksin Sinovac, Berikut Datanya
Keesokan harinya, Jumat, Pemerintahan Biden juga akan melihat tindakan memberikan bantuan ekonomi kepada mereka yang menderita biaya ekonomi dari pandemi.
Pada minggu berikutnya, kata Klain, Biden akan mengambil tindakan tambahan terkait reformasi peradilan pidana, perubahan iklim, dan imigrasi.
Termasuk arahan untuk mempercepat penyatuan kembali keluarga yang terpisah di perbatasan AS-Meksiko di bawah kebijakan Trump.
Baca Juga: 13 Orang Israel Dilaporkan menderita Kelumpuhan Wajah setelah Menerima Suntikan Vaksin Pfizer
Presiden yang akan datang biasanya bergerak cepat untuk menandatangani serangkaian tindakan eksekutif saat mereka menjabat.
Trump melakukan hal yang sama, tetapi dia menemukan banyak dari perintahnya ditentang dan bahkan ditolak oleh pengadilan.
Klain menegaskan bahwa Biden tidak boleh mengalami masalah serupa, dengan mengatakan "teori hukum di belakang mereka beralasan dan mewakili pemulihan peran konstitusional yang sesuai untuk Presiden."***
