Network
PR CIREBON – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 11 Desember, membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara setelah masalah itu diangkat oleh tujuh anggota yang menuduh Pyongyang menggunakan pandemi virus Corona untuk apa yang disebut sebagai melanggar hak asasi manusia rakyatnya sendiri.
Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Estonia, Amerika Serikat, dan Republik Dominika mengangkat masalah ini dalam pertemuan virtual tertutup setelah para diplomat mengatakan Rusia dan Tiongkok keberatan dengan pengarahan publik tentang situasi tersebut.
"Pelanggaran hak asasi manusia DPRK merupakan ancaman yang akan segera terjadi bagi perdamaian dan keamanan internasional. Pemerintah DPRK mengalihkan sumber daya dari rakyatnya ke program rudal balistik dan nuklir terlarang," kata ketujuh negara dalam sebuah pernyataan, yang dibacakan oleh Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen.
Baca Juga: Beri Pesan Soal Penembakan Laskar FPI, Buya Yahya Ingatkan Hentikan Memberi Komentar Bermusuhan
Nama resmi Korea Utara adalah Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). Misi PBB Korea Utara di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar pada pertemuan Dewan Keamanan.
Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pyongyang berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal balistik dan nuklirnya.
"Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan program senjatanya di atas kebutuhan rakyatnya dan isolasi mereka dari komunitas internasional, pasti memperburuk dampak pandemi pada populasi Korea Utara," kata Heusgen, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.
Baca Juga: Tawuran Terjadi di Jatinegara Jakarta Timur, Pelaku Lakukan Perusakan dan Penjarahan
Pada tahun 2018, dewan tersebut tidak membahas masalah tersebut di tengah upaya yang sekarang gagal oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump untuk bekerja menuju denuklirisasi Pyongyang.
Tahun lalu setidaknya delapan anggota dewan mendorong pertemuan tentang pelanggaran hak asasi manusia, memicu Pyongyang memperingatkan mereka akan menganggap tindakan seperti itu sebagai provokasi serius yang akan ditanggapi dengan keras.
Sementara itu, Amerika Serikat mengadakan pertemuan tentang ancaman eskalasi oleh Korea Utara di tengah meningkatnya ketegangan antara Pyongyang dan Washington.***
