PR CIREBON - Menteri Pendidikan Taliban Munir mengatakan bahwa gelar PhD dan master tidak penting bagi warga Afghanistan pada Kamis, 8 September 2021.
Kabinet baru para pemimpin Taliban telah diumumkan di Afghanistan dengan pembentukan pemerintahan baru.
Dalam kabinet yang beranggotakan 33 orang yang diumumkan Taliban, Kementerian Pendidikan telah diberikan kepada Syekh Molvi Noorullah Munir.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Jokowi dan Maruf Amin Diklaim Kafir dan Sosok yang Mengungkap Alasannya
Sesuai laporan media, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari DNA India, menteri pendidikan Taliban Munir mengatakan bahwa gelar PhD dan master tidak terlalu berharga di Afghanistan.
Menurutnya itu karena para mullah tidak memiliki gelarnya, namun mereka memegang kekuasaan paling besar dan 'terhebat dari semuanya'.
“Tidak ada gelar PhD, gelar Master sangat berharga hari ini. Anda lihat bahwa para mullah dan [pemimpin] Taliban yang berkuasa, tidak memiliki gelar PhD, MA atau bahkan sekolah menengah, tetapi adalah yang terbesar dari semuanya,” kata Munir.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Jokowi Dukung Anies Baswedan Gantikan Dirinya sebagai Presiden RI?
Baru-baru ini juga muncul kabar bahwa Taliban telah memodifikasi ruang kelas di Afghanistan untuk memisahkan siswa laki-laki dan perempuan.
Dalam foto tersebut, terlihat siswa perempuan dan siswa laki-laki duduk berseberangan di kelas, dengan tirai yang memisahkan mereka.
Sejak Taliban mengambil alih kendali Afghanistan bulan lalu, banyak warga khawatir atas keadaan sistem pendidikan dan keselamatan perempuan di negara itu.
Banyak juga yang mencoba melarikan diri dari Afghanistan, mencari tempat berlindung yang aman di negara-negara tetangga.
Taliban, mengumumkan nama-nama semua pemimpin kunci yang akan membentuk kabinet di Afghanistan.
Pemerintah akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hasan Akhund, bersama dengan sebagian besar posisi diberikan kepada anggota Taliban yang terkenal.
Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot 10 September 2021, Aries Jangan Ceritakan dan Hubungan Cancer Berakhir
Taliban telah mengumumkan sebelum membentuk kabinet, bahwa mereka menginginkan pemerintahan yang inklusif untuk Afghanistan, meskipun semua menteri kabinet yang diumumkan kemarin adalah anggota kelompok militan. ***