PR CIREBON – Mantan kepala hak asasi PBB, Navi Pillay, akan memimpin penyelidikan terbuka oleh organisasi dunia itu terhadap pelanggaran sistematis di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.
Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebut bahwa Pillay akan memimpin penyelidikan untuk meneliti pelanggaran dan akar penyebab dalam konflik antara Israel dan Palestina selama beberapa dekade.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera, diskusi untuk mengadakan penyelidikan oleh PBB itu dimulai selama sesi khusus dewan yang berfokus pada lonjakan kekerasan mematikan antara Israel dan Palestina pada Mei lalu.
Baca Juga: Amerika Seriakat Sangat Kecewa karena Tiongkok Tolak Penyelidikan Tahap Dua soal Asal Usul Covid-19
Komisi Penyelidikan (COI) merupakan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia.
Dewan kemudian memutuskan untuk membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Termasuk semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.
Komisi tersebut ditugaskan untuk menyelidiki semua akar penyebab ketegangan yang berulang, ketidakstabilan dan berlarut-larutnya konflik, termasuk diskriminasi dan represi sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama.
Para komisioner diberi mandat untuk mengetahui fakta dan keadaan seputar pelanggaran dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.
Penyelidikan itu dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran dimintai pertanggungjawaban.
Baca Juga: Akui Bahwa Dirinya Juga Suka Merasa Malas, Maudy Ayunda: Aku Jadikan itu sebagai Sebuah Sinyal
Meksipun dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan atas pelanggaran hak yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki, ini adalah yang pertama dengan mandat untuk memeriksa akar penyebab dan menyelidiki pelanggaran sistematis.
COI diatur untuk melapor ke Dewan Hak Asasi Manusia setiap tahun mulai Juni 2022.
Komisi ini adalah COI terbuka pertama yang pernah ada, tidak seperti di Suriah yang perlu mandat untuk diperbarui setiap tahun.
Baca Juga: Inilah Zodiak yang Diramal Tepat Jadi Pasangan Wanita Aries, Leo Salah Satunya!
Pengumuman penyelidikan itu menyusul gencatan senjata yang diumumkan pada 21 Mei setelah sedikitnya 250 warga Palestina dan 13 orang di Israel tewas dalam pertempuran sengit.
Pertempuan tersebut membuat Israel melancarkan serangan udara melintasi daerah yang terkepung dan pejuang Palestina di Gaza menembakkan roket ke kota-kota Israel.
Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan kepada dewan pada saat itu bahwa serangan mematikan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang.
Baca Juga: Sempat Disarankan Liga 1 Digelar 30 Juli 2021, PT LIB Tunggu Rekomendasi Baru BNPB
Ia juga mengatakan bahwa Hamas telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menembakkan roket ke Israel.
Sementara itu, Israel menolak resolusi yang diadopsi oleh forum Jenewa pada sesi khusus darurat dan mengatakan tidak akan bekerja sama.***