PR CIREBON - Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock telah memberikan peringatan terkait bencana kelaparan yang akan segera terjadi di wilayah Tigray, Ethiopia.
Dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera, PBB mengatakan bencana kelaparan yang melanda Tigray Ethiopia PBB berisiko menyebabkan ratusan ribu orang atau lebih akan meninggal dunia.
Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan ekonomi telah hancur bersama dengan bisnis, tanaman dan pertanian.
Baca Juga: Sebut Rusia Tak Ada Masalah dengan AS, Vladimir Putin: Mereka yang Punya Masalah dengan Kami
Selain itu, di wilayah tersebut tidak ada layanan perbankan atau telekomunikasi.
“Kami sudah mendengar tentang kematian terkait kelaparan,” kata Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat 4 Juni 2021.
“Masyarakat harus bangun. Komunitas internasional perlu benar-benar melangkah, termasuk melalui penyediaan uang,” sambungnya.
Perdana Menteri Ethiopia sekaligus pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2019, Abiy Ahmed memerintahkan operasi militer darat dan udara di Tigray pada awal November 2020.
Hal ini dilakukan setelah menuduh partai yang berkuasa di wilayah utara saat itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), mendalangi serangan terhadap kamp tentara federal.
Konflik Tigray yang berusia enam bulan dipersalahkan atas kematian ribuan orang dan kekejaman termasuk pemerkosaan, pembunuhan di luar proses hukum dan pengusiran paksa.
Eritrea bekerja sama dengan negara tetangga Ethiopia dalam konflik tersebut.
“Konflik telah menghancurkan mata pencaharian dan infrastruktur, membawa pembunuhan massal, penculikan dan kekerasan seksual,” papar Lowcock.
Selain itu, ia juga memberikan bukti yang mengarah ke Eritrea menggunakan 'kelaparan sebagai senjata perang', tentu saja sebuah pelanggaran hukum humaniter.
“Sekarang ada ratusan ribu orang di Ethiopia utara dalam kondisi kelaparan,” ungkap Lowcock.
“Itu adalah masalah kelaparan terburuk yang pernah dialami dunia selama satu dekade. Sekarang ada risiko hilangnya nyawa mencapai ratusan ribu atau lebih buruk,” imbuhnya.
Ia menambahkan ada lebih dari satu juta orang di tempat-tempat yang dikendalikan oleh pasukan oposisi Tigrayan.
Baca Juga: Mikha Tambayong Tampil Anggun dengan Batik Cirebon Ketika Menjadi Raya Karakter Film Animasi Disney
“Telah ada upaya yang disengaja, berulang, berkelanjutan untuk mencegah mereka mendapatkan makanan,” ujar Lowcock.
Selain itu, ada tempat-tempat yang dikendalikan oleh Eritrea. Sementara tempat-tempat lain yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok milisi di mana sangat sulit untuk memberikan bantuan.
“Akses bagi pekerja bantuan tidak ada karena apa yang dilakukan orang-orang dengan senjata dan bom dan apa yang diperintahkan oleh penguasa politik mereka,” tutur Wakil Sekjen untuk Urusan Kemanusiaan.
Baca Juga: Sang Anak Ikut Jadi Pengisi Suara Raya and The Last Dragon, Anggun Mengaku Bangga: Saya Senang
Lowcock mengatakan semua hambatan perlu ditinjau kembali dan dihilangkan.
Orang-orang Eritrea yang bertanggung jawab atas banyak kebutuhan ini harus ditarik, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang menghadapi kelaparan.
"Perdana Menteri Abiy Ahmed perlu melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan dan memaksa orang Eritrea meninggalkan Ethiopia," pungkasnya.
Lowcock mengatakan para pemimpin dari tujuh negara industri besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, dan Kanada, perlu menempatkan krisis kemanusiaan dan ancaman kelaparan yang meluas di Ethiopia Utara dalam agenda pertemuan puncak mereka mulai 11 Juni sampai 13 Juni 2021 di Cornwall, Inggris.***