PR CIREBON – Negara-negara Muslim meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan dalam konflik antara Israel dan Palestina.
Konflik tersebut berlangsung selama 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina, Hamas, dengan meluncurkan serangan udara di Gaza, sebelum akhirnya dilakukan gencatan senjata.
Negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjsa Sama Islam (OKI) juga meminta PBB untuk menatapkan tanggung jawab komando dalam konflik Israel-Palestina.
Menanggapi permintaan tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik antara Israel dan Palestina itu pada Kamis, 27 Mei 2021 waktu setempat.
Permintaan diajukan langsung oleh Pakistan sebagai koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara Palestina.
Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa, 25 Mei 2021, yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen.
Komisi itu akan menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April.
Komisi tersebut juga akan memeriksa semua akar penyebab ketegangan dan ketidakstabilan, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama.
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum.
Baca Juga: Tanggapi Perubahan Jumlah Pegawai KPK yang Dipecat, Febri Diansyah: Ada Kekuatan Lain?
Kemudian pada Juni 2022, tim itu diharapkan akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas dan memastikan akuntabilitas hukum.
Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, mengatakan bahwa mengadakan sesi yang menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan PBB tersebut.
“Para sponsornya hanya menghargai tindakan Hamas, sebuah organisasi teroris," tambahnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Rusia Tawarkan Kerjasama di Bidang Tenaga Nuklir dan Reaktor Berkapasitas Kecil pada Arab Saudi
Sejak dibentuk pada tahun 2006, dewan hak asasi PBB merupakan sebuah forum yang beranggotakan 47 orang.
Mereka telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.
Amerika Serikat (AS) bergabung kembali dengan forum tersebut di bawah pemerintahan Joe Biden setelah pemerintahan Donald Trump menyebut forum itu sebagai bias anti-Israel.
Baca Juga: Rusia Harapkan Gangguan pada Dialog dengan Amerika Serikat Dapat Dihapus
Dalam forum itu, delegasi AS saat ini berstatus pengamat tetapi tidak memiliki suara.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah pada Selasa, 25 Mei 2021.
Ia berjanji bahwa Washington akan memberikan bantuan baru untuk membantu membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara penguasa Hamas dan Israel.***