PR CIREBON - Skala diskriminasi yang dihadapi oleh orang-orang dari latar belakang etnis minoritas, menjadi perhatian Uni Eropa.
Terutama bagi otoritas pasukan polisi di Eropa, menjadi pertimbangan Uni Eropa, salah satunya menandai kasus pembunuhan George Floyd oleh seorang perwira di Amerika Serikat.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari The Guardian, Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental (FRA), menyoroti etnis minoritas yang ditelusuri atau digeledah oleh pihak kepolisian di berbagai negara, pada Selasa, 25 Mei 2021.
Hal itu, sudah menjadi fenomena yang sangat mencolok bagi badan Uni Eropa pada kasus-kasus di beberapa negara Eropa.
Oleh karena itu, FRA membuat laporan terkait peran ras dan etnis, untuk berhenti ditelusuri.
Bagi masyarakat Roma, Afrika sub-Sahara dan minoritas lainnya seringkali mendapatkan banyak pertanyaan terkait keberadaannya oleh pihak kepolisian di seluruh Eropa.
Setidaknya, laporan tersebut menyebutkan hampir setengah atau 49 persen dari imigran dan keturunan imigran dari sub-Sahara Afrika di Austria dihentikan oleh polisi.
Kemudian, menurut laporan tersebut menyatakan, terdapat monoritas sebanyak 25 persen dari populasi umum.
Sementara itu, Amnesty International menulis tahun lalu bahwa ada rasisme institusional dalam kepolisian Austria dan bagian lain dari sistem peradilan pidana Austria.
Perlu diketahui, sepertiga dari orang Roma di Kroasia dan Yunani dihentikan karena terdapat populasi sebanyak 18 persen dan 17 persen.
Contohnya, di Spanyol, hanya 4 persen dari populasi umum yang dilaporkan dihentikan oleh polisi, namun, baru-baru ini meningkat menjadi 14 persen dari imigran yang ditelusuri keturunannya dari Afrika utara dan 32 persen dari Roma.
"Identitas etnis diperiksa oleh polisi ketika ditemukan di jalan," kata pihak kepolisian Spanyol.
Kemudian, kasus serupa terjadi di Inggris, yaitu hanya 3 persen dari populasi umum dihentikan oleh polisi, berbeda jika dibandingkan dengan 5 persen orang dari atau keturunan dari sub-Sahara Afrika dan 10 persen dari Gipsi dan Wisatawan.
Oleh karena itu, kantor independen untuk perilaku polisi mengkritik polisi metropolitan, yang bertanggung jawab atas hampir setengah dari semua pemberhentian polisi yang dilakukan di Inggris dan Wales.
Hal itu, karena mendapatkan berbagai kesalahan yang telah merusak kepercayaan di masyarakat.
Ditemukan bahwa polisi di seluruh negara yang disurvei terdapat 27 negara anggota Uni Eropa ditambah Inggris dan Makedonia Utara yang paling sering menghentikan pria.
Lalu, pemuda, etnis minoritas, Muslim, atau orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual.
Kasus diskriminatif terhadap ras atau etnis terjadi ketika para polisi untuk menghentikan seseorang hanya karena perbedaan kasat mata di seluruh Eropa.
Baca Juga: Polrestabes Bandung Tetap Lakukan Penyekatan di Wilayahnya Guna Antisipasi Covid-19
Persepsi paling umum di antara imigran dan keturunan imigran dari Asia Selatan di Yunani sebanyak 89 persen, Roma di Belanda sebanyak 86 persen, dan Portugal sebanyak 84 persen.
"Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama, termasuk oleh polisi," kata Michael O'Flaherty.
Pada tahun lalu, protes Black Lives Matter menggarisbawahi perlunya mengatasi rasisme dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat.
Baca Juga: Harus Urus Kiano saat Paula Jalani Isolasi Mandiri, Baim Wong: Kalau Malam Dia Suka Nunjuk-nunjuk
Oleh karena itu, Michael O'Flaherty menegaskan bahwa masyarakat perlu membangun kembali kepercayaan di antara semua komunitas dan memastikan pemberhentian polisi selalu adil dan proporsional.***