PR CIREBON – Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, mengeluarkan kecaman terhadap penahanan dan perlakuan buruk terhadap Muslim Uighur yang dilakukan oleh Tiongkok.
Selain mengecam perlakuan terhadap Muslim Uighur, Michelle Bachelet juga memberikan perhatian pada pembatasan kebebasan sipil dan politik dasar di negara itu, termasuk pada Hongkong.
Michelle Bachelet mengatakan, dengan laporan adanya penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, kekerasan seksual dan kerja paksa terhadap minoritas Muslim Uighur, ada kebutuhan untuk penilaian situasi yang menyeluruh dan independen.
“Informasi yang berada di ranah publik menunjukkan perlunya penilaian independen dan komprehensif terhadap situasi hak asasi manusia,” katanya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
Bachelet mengatakan, dia berharap untuk mencapai kesepakatan dengan pejabat Tiongkok tentang kunjungan ke negara itu.
Duta Besar Tiongkok untuk Jenewa, Chen Xu, pada awal Juni 2019 mengatakan bahwa Bachelet dipersilakan untuk mengunjungi Xinjiang. Tetapi kunjungan itu belum terwujud.
Baca Juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta 27 Februari 2021: Bisakah Rendy Mengambil DNA Nino?
Aktivis dan pakar PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp di Xinjiang, Beijing kemudian mengatakan kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme.
Bachelet adalah tokoh terkenal terbaru yang menambahkan suaranya ke gelombang kritik terhadap catatan hak asasi Tiongkok, khususnya di Xinjiang.
Sebelumnya, parlemen Belanda mengeluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di Tiongkok sama dengan genosida.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab sebelumnya juga mengatakan bahwa penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi sedang terjadi dalam skala industri di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam sistem pengawasan dan penindasan yang dilembagakan dalam skala besar.
Pemerintahan Biden telah mendukung tekad pemerintahan Trump di hari-hari terakhirnya bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang.
Pemerintahannya mengatakan Amerika Serikat harus siap untuk membebankan tanggung jawab pada Tiongkok.
Tiongkok pun mengomentari kritik yang berkembang oleh Barat atas perlakuannya terhadap etnis minoritas di Xinjiang.
Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan kritik terhadap Xinjiang adalah alasan untuk sengaja mencoreng Tiongkok dan secara kasar mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.***