Network
PR CIREBON - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan recovery yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi saat ini sudah on the track.
Ia menuturkan, saat ini tinggal bagaimana para menteri bekerja untuk menghadapi kemungkinan resesi. Karena jika hanya bekerja setengah hati atau biasa saja, akan sulit bagi pemerintah keluar dari krisis.
"Jika dua bulan mendatang budaya kerja menteri tidak memiliki aura krisis seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bukan tidak mungkin semakin sulit menghindar dari resesi ekonomi," ujar Poyuono, diberitakan wartaekonomi.co.id partner sindikasi konten Rakyat Merdeka dalam artikel berjudul "Gerindra: PR Jokowi Ada di Aura Krisis Para Menteri".
Baca Juga: Unggah Foto Bersama Prabowo Subianto, Postingan AHY Banjir Komentar, Pilpres 2024?
Poyuono tidak menampik tugas para menteri saat ini begitu berat, namun ia menilai tidak sedikit kementerian yang kebingungan sehingga tidak memiliki program untuk masuk dalam tahap recovery akibat Covid-19.
Ia berpendapat, saat ini penyelamatan ekonomi nasional sudah masuk dalam tahap kronis.
Hal ini mengacu kepada tiga tahapan yaitu gejala krisis, akut, dan krisis. Setelah krisis lalu akan masuk dalam tahap penyembuhan ekonomi.
Baca Juga: Wanna One hingga TREASURE, Deretan MV Idol K-Pop Paling Banyak Ditonton dalam 24 Jam
Tahapan gejala krisis telah dilewati oleh Indonesia, tepatnya ketika Tiongkok terpapar virus corona jenis baru yang menyebabkan Covid-19 pada awal tahun 2020.
Pemerintah saat itu gagal menangkap sinyal dan tidak menerapkan manajemen krisis sehingga masuk ke tahap akut.
"Pada tahap ini lahir istilah the point of no return artinya pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk kembali memperbaiki keadaan apabila sinyal pada proses prodromal tidak diindahkan oleh pemerintah dengan tidak melakukan manajemen krisis yang baik," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, Warganet: Prabowo dan Terawan Mesti Ikut
Berlanjut ke tahapan krisis, di mana indikasinya terjadi sejak ada orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia, hingga saat ini pemerintah pun menyiapkan skenario. Salah satunya, work from home (WFH).
Namun sayang, banyak menteri dan pejabat yang menganggap WFH merupakan cuti panjang dan tidak ada sense of crisis.
Di saat krisis ini, Presiden Jokowi melakukan intervensi untuk mengkomando, mengarahkan, mempengaruhi cara kerja kabinet agar seluruh proses penanggulangan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Baca Juga: Jokowi Dihantui 2 Ketakutan, Ekonom: Jangan Bermimpi Atasi Resesi Jika Kebijakan Pandemi Amburadul
"Pada tahap inilah penerapan kebijakan strategis harus diikuti oleh kemampuan anggota kabinet dalam menjalankan tugasnya di saat krisis secara cepat dan efektif agar masyarakat bisa selamat dan perekonomian tetap bisa berjalan agar tidak terdampak resesi ekonomi," sarannya.
Saat ini, katanya, Presiden Jokowi terbukti berbenah dan bersiap membawa bangsa ini memasuki tahapan penyembuhan atau recovery.
Hal itu terbukti dari upaya pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jadi Terobosan di Tengah Kebingungan, Dana Subsidi Pekerja Dinilai Rentan dan Timbulkan Kecemburuan
Ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi program.
"Ini sudah masuk tahap kronis yang ditandai dengan indeks pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen," ungkapnya.
Dengan komite ini, pemerintah Jokowi akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia.
Baca Juga: Pemimpin Dunia Bersatu Bahas Ledakan Beirut, Donald Trump: Semua Orang Ingin Membantu
Namun, pada masa ini jajaran menteri di kabinet disarankan mulai beradaptasi atau sudah memiliki sense of crisis dengan kondisi semua apabila terjadi krisis yang cukup panjang akibat dampak Covid-19.
Fondasi recovery yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menggelontorkan dana penanganan pandemi sebesar Rp695,20 triliun.
Rinciannya, untuk kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun.***
Partner Konten: Warta Ekonomi > Rakyat Merdeka
