Network
SABACIREBON - Kenaikan harga minyak dunia dalam sebulan terakhir untuk jenis brend dan light sweet sebesar 14,36% dan 14,05% semakin mengkokohkan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar.
Walaupun harga minyak itu sedikit turun siang ini, namun Selasa pagi harga minnyak jenis brent telah mencapai USD 113,16/barel. Sedangkan jenis light sweet mencapai USD 108,21/barel. Sore ini atau jam 15.35 jenis brent turun sedikit menjadi USD 112,34/barel dan dan jenis light di USD 106.58/barel.
Volatilitas harga minyak dunia ini tentu mengakibatkan angka penerimaan negara (ICP) dari produksi minyak nasional juga mengalami kenaikan. Untuk Maret misalnya angka ICP itu mencapai USD 98,4/barel, padahal di APBN skenario pemerintah atas penerimaan negara dari harga minyak dunia hanya USD 63/barel.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng
Naiknya penerimaan negara, disatu sisi memang menguntungkan, karena menambah devisa dari sektor migas ini, bahkan juga akan menambah setoran deviden dari BUMN yang memproduksi migas. Namun disisi lain, angka ini, akan memberatkan karena harga patokan minyak dunia yang tinggi berimbas kepada makin tingginya subsidi pemerintah atas konsumsi BBM jenis pertalite dan solar. Konsumsi migas yang melebihi produksi berdampak kepada besarnya beban pemerintah karena pemerintah harus meningkat impor minyak dengan harga yang selalu naik setiap waktu.
Sudah diisyaratkan
Bakal naikknya harga pertalite dan solar sudah menjadi perbincangan kalangan pengusaha SPBU. Informasi yang mereka terima dari pihak Pertamina, bahwa BUMN ini akan segera menetapkan harga BBM jenis pertalite dan solar.
Sebelumnya, 25 Maret lalu, pemerintah setelah mempertimbangkan harga minyak global, memutuskan untuk menaikkan harga pertamax menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000/lt dari sebeleumnya Rp 9.000 - Rp 9.400/lt. Sedangkan solar jenis Dexlite menjadi Rp 12.950 - Rp 13.550/lt.
Baca Juga: Bandung Selatan Dikepung Banjir, Juga Dilanda Kemacetan
Dua jenis BBM ini, merupakan BBM non subsidi yang mengambil porsi 17% dari total konsumsi minyak nasional. Artinya 83% dari produksi minyak nasional merupakan BBM subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Menurut data dari Kementrian ESDM subsidi itu mencapai Rp 131 triliun untuk tahun 2021 yang lalu, membengkak hampir 30% dibandingkan tahun 2020. Bankan tahun sekarang ditetapkan sekitar Rp 133 triliun.
Namun yang menjadi persoalan baru, kenaikan harga pertamax telah menyebabkan terjadinya perpindahkan pola konsumsi pertamax ke harga BBM yang lebih rendah. Karena jarak harga antara pertalite dan pertamax demikian besar, sebagian pengguna mengalihkan konsumsinya ke pertalite. Apalagi jarak nilai oktan nya tidak begitu jauh. Harga pertalite Rp 7.650/liter. Nilai oktan 90. Pertamax nilai oktannya 92. Bahan bakar yang sudah ditiadakan premium nilai oktannya 88.
Baca Juga: Jabatan Wakil Walikota Bandung Kemungkinan akan Dibiarkan Kosong Mengapa?
Perbedaan nilai oktan itu di subsitusi dengan menambahkan additive, sehingga mampu menaikkan oktan. Karenanya menurut para petugas SPBU banyak para pengguna motor yang biasa memakai pertamax sekarang beralih ke pertalite. Juga para pengguna mobil.
Kendati demikian PJS Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengatakan, kewenangan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah. Pertamina hanya menerima instruksi dalam hal penyesuaian harga bahan bakar. Namun sejauh ini menurutnya, Pertamina belu menerima usulan besaran kenaikan harga BBM dari siapapun.
Daya tahan
Kenaikan harga minyak global menimbulkan pertanyaan, bahwa seberapa lama negara mampu memberikan subsidi kepada warganya. Daya tahan APBN lewat penerimaan negara seperti yang sering dikatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada batasnya. Dan jangan hilang percuma habis terbakar.
Baca Juga: Akuisisi Rossoneri Sebentar Lagi Beres, Pemenangnya dari Bahrain?
Dalam skala global, belum terlihat tanda tanda harga minyak dan energi dunia akan turun dalam waktu dekat. Reuters melaporkan setidaknya terdapat dua sentimen yang menggerek harga minyak. Yaitu kondisi force majeure di Lapangan Al Sharara Libya akibat adanya ancaman dari kelompok tertentu terhadap pekerja National Oil Company Libya serta gangguan produksi dari negara beruang Rusia akibat perang Rusia Ukraina. Kalau akhirnya dilakukan embargo sebagai wujud sanksi kepada Rusia mungkin alur distribusi minyak dunia menjadi tidak terganggu. Tentu ini akan berdampak kepada harga.***
