Network
Pengelolaan ULN pemerintah, katanya, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa di antaranya seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,1 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen ), sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3 persen).
Baca Juga: Jadi yang Kelima di Luar Tiongkok, Taiwan Konfirmasi Kasus Kematian Pertama Akibat Virus Corona
Info terbaru, Dekom BI juga menjelaskan tren perlambatan ULN swasta berlanjut dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 6,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,8 persen (yoy).
Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN Lembaga Keuangan dari 6,8 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) serta perlambatan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) dari 12,1 persen (yoy) menjadi 7,6 persen (yoy).
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian.
Baca Juga: Misi Penyelamatan Buaya Berkalung Ban Dilanjutkan, Warga Diminta Tak Dekati Tempat Perangkap
"Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen," katanya.
Menurut Dekom BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan IV 2019 sebesar 36,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya.
