Network
PR CIREBON - Dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di berbagai bidang.
Adapun program PUPR dalam pembangunan infrastruktur tersebut, yaitu di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.
Hal itu dilakukan Kementerian PUPR sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
Dari total anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,8 triliun, tercatat sesuai data e-monitoring hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp10,6 triliun atau 7,08 persen.
“Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari berita PUPR.
“Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020,” imbuhnya.
Baca Juga: Tengah Hamil dan Alami Gangguan Mental, Kasus Wanita Pelaku Tindakan Asusila Dihentikan
Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket.
Hingga awal Februari 2021 tercatat sesuai data e-monitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp17,5 triliun.
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp58,5 triliun.
Anggaran ini diantaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 ongoing), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun.
Sedangkan untuk bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun.
Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807.
Tercatat realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja.
Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).***
