Network
Pemerintah mengagendakan food estate sebagai solusi atas permasalahan di sektor pertanian. Hal ini pun tidak lepas dari beberapa catatan.
“Pertama, perluasan lahan pertanian harus dibarengi dengan penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam yang modern,” sambungnya.
Baca Juga: Minta Polri Tangkap Mbak You Soal Ramalan Jokowi Lengser Tahun 2021, Muannas Alaidid: ini Provokasi!
Penelitian yang dilakukan IRRI tahun 2016, melaporkan bahwa produksi beras di Indonesia per 1 Kg, dua kali lebih mahal dibanding Vietnam, Thailand dan India, serta 1,5 kali lebih mahal dibanding Filipina dan Tiongkok.
Kedua, lanjutnya, masih banyak petani yang menghadapi kendala dan tantangan mengakses pembiayaan oleh perbankan disebabkan ketidakpastian pendapatan.
“Oleh karena itu, Program KUR sektor pertanian perlu terus didorong serta diiringi dengan pendampingan agar menyentuh langsung ke petani,” ujarnya.
Baca Juga: Terkait Ramalan Jokowi Lengser di 2021, Muannas Alaidid Minta Polri Tangkap Mbak You: ini Hasutan!
“Terakhir, proyek food estate memiliki niat baik untuk menjaga ketahanan pangan, namun jangan sampai seperti Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar yang telah merusak gambut dan kelestarian lingkungan,” lanjutnya.
Ditengah penyebaran Covid-19, Indonesia tdk lepas dr ancaman ketahanan pangan nasional,krn adanya gangguan produksi&rantai pasokan. Pemerintah pun menyadari kbjkn di sektor pertanian blm brjln dgn baik. 2021,Kthnan pangan hrs jd slh satu agenda prioritashttps://t.co/lkrvmYMuNu— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 14, 2021
Lebih lanjut, masalah strategis yang kerap jadi akar masalah harus dibereskan terlebih dahulu.
“Seperti penyediaan lahan baru yang akan direhabilitasi, siapa yang terlibat (SDM petani), sampai tata kelola pengairan dan drainase. Libatkan berbagai pihak mulai dari akademisi sampai koalisi masyarakat sipil,” pungkasnya.
