PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka menghemat belanja negara akibat wabah virus corona Covid-19 yang merebak di Tanah Air, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal ini diutarakan langsung oleh dirinya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring di Jakarta, Senin 6 April 2020.
“Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat,” kata Sri Mulyani dilaporkan Kantor Berita Antara.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Italia Bersujud Bagaikan Muslim karenaCovid-19 Semakin Sulit Dikendalikan
Menteri Keuangan perempuan ini menyatakan, hal tersebut perlu dipertimbangkan karena penerimaan negara pada tahun ini diprediksikan mengalami penurunan sebesar 10 persen yaitu Rp1.760,9 triliun atau hanya 78,9 persen dari target APBN 2020 Rp2.233,2 triliun.
Penurunan ini disebabkan karena pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yang tengah dihadapi.
“Bapak Presiden dan sidang kabinet masih akan melaksanakan beberapa langkah-langkah seperti tambahan bantuan sosial atau penghematan belanja,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Terkena Imbas Akibat Pandemi Covid-19, UMKM Disebut akan Mudah Gulung Tikar
Sementara itu, belanja negara meningkat hingga Rp2.613,8 dari sebelumnya Rp2.504,4 triliun.
Peningkatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesiapan pada sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
“Juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi,” ujarnya.
Baca Juga: Mengidap Virus Corona, Kondisi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Semakin Memburuk
Sri Mulyani menyatakan dengan perkiraan belanja negara yang melebihi postur APBN 2020 maka untuk defisit diproyeksikan sebesar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau meningkat dari Rp307 triliun menjadi Rp853 triliun pada tahun ini.
"Karena itu, pemerintah berupaya menghemat belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang meminta seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran," papar Sri Mulyani.
Dirinya menambahkan, meski demikian, hal ini masih dalam proses penyempurnaan.
Baca Juga: Penelitian Sebut Smartphone Layar Sentuh Bisa Ubah Cara Kerja Otak, Simak Penjelasannya
Presiden Jokowi menyampaikan instruksi untuk meningkatkan belanja kesehatan dan bantuan sosial serta mendukung dunia usaha.*