Network
PIKIRAN RAKYAT - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H. Asdullah Anwar, menegaskan terkait keinginan para tenaga honorer untuk mendapatkan penghasilan 50 persen dari UMR daerah terancam tidak disetujui.
"Mengingat jumlah APBD yang tersedia kurang banyak, jika mengabulkan setengah dari UMR Kabupaten Cirebon, seperti satu juta rupiah per satu tenaga honorer, berarti kalau mau seperti itu harus ada gabungan dari dinas yang lainnya, " tegas Asdullah kepada sejumlah wartawan di Gedung Pendopo Bupati, Senin 16 Maret 2020.
Asdullah menambahkan karena anggaran yang ada kurang lebih 50 Milyar, jadi yang akan disepakati opsinya merata saja seperti contohnya 0-5 tahun masa kerja dikasih insentif dari pemerintah Rp.300 ribu.
Sementara 5-10 tahun masa kerja Rp. 500 ribu dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan guru SMP, opsinya melihat jam kerjanya misalnya per satu jam Rp. 20 ribu, jadi dalam sehari 25 jam intensif dari pemerintahnya 20x25 jam berarti Rp. 500 ribu.
"Kalau kami yang bahas sudah disepakati opsi ini, kami nanti akan mengusulkan kepada pak bupati oaling nanti 2021, " jelas Asdullah.
Diberitakan sebelumnya keinginan pendapatan pendapatan setengah dari UMR Kabupaten Cirebon, sempat diungkapkan para honorer melalui Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon Sholeh Abdul Gofur.
Baca Juga: Teja Paku Alam Cedera Hanya Beberapa Menit Sebelum Lawan PSS Sleman, Persib Petik Pelajaran Berharga
Sholeh menilai nantinya Sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019, tentang penyelenggaraan pendidikan, ada dua pasal yaitu pasal 27 dan 28 itu menjadi acuan dalam draft yang serahkan ke Bupati.
"Besaran honorarium kami ajukan sebetulnya agar bisa sesuai UMK, namun jika tidak ada, setidaknya 50 persen atau sekitar Rp. 1 juta sebulan," kata Sholeh.
Sholeh menambahkan, jika Rp. 1 juta bisa terwujud totalnya dari APBD hanya 144 Milyar saja, itu sekitar 5 persen dari 100 persen APBD yang ada di Kabupaten Cirebon.
"Saya berharap nanti saat pertemuan dengan dewan, bupati dan dari dinas agar bisa turut hadir. Kami sudah cukup lama mendapatkan uang yang jauh dari kata cukup, sedangkan kebutuhan honorer di rumah tangganya juga cukup besar, terlebih bagi mereka yang istrinya akan melahirkan, tentunya dibutuhkan uang yang tidak sedikit, " jelas Sholeh.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pihaknya akan menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD, dijadwalkan pada Selasa 17 Maret 2020. ***
