Network
Jumlah tersebut muncul berdasarkan laporan BPKP, INASGOC tidak memberikan dokumen yang lengkap.
Tuntutan pelunasan juga disampaikan oleh mantan Direktur Akomodasi INASGOC Ambarwati Johanna. Dia bahkan sudah mengikuti audiensi dengan lembaga-lembaga terkait dalam rapat dengar di Komisi X DPR RI Juli lalu.
Baca Juga: Usai Dilempar Petasan, Kapolda Banten Rangkul Mahasiswa dalam Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
“Kami minta bantuan Kemenpora, untuk memberikan dan meminta kepada BPKP untuk melakukan review ulang atas novum yang sudah kami kirimkan. Karena sesuai dengan review BPKP, bahwa pada 2016 kami belum Satker, dan yang dapat meminta memasukkan review adalah Kemenpora,” kata dia menjelaskan.
Sementara Direktur Ticketing INASGOC Sarman Simanjorang menyampaikan harapannya agar hak-haknya dapat segera dituntaskan serta disalurkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Saya ketuk hati para pejabat Kemenpora untuk mau membayar keringat kami yang belum terbayarkan selama empat tahun, dimulai dengan meminta BPKP untuk melakukan review ulang sehingga pembayaran yang dilakukan Kemenpora memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Sarman.***
